RAPBN 2019, Siti Masrifah: Pemerintah Wajib Mewujudkan Kemaslahatan Rakyat
JAKARTA – Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali melaksanakan Sidang Paripurna Ke-2 Tahun Sidang 2018-2019 pada 28 Agustus 2018.
JAKARTA – Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali melaksanakan Sidang Paripurna Ke-2 Tahun Sidang 2018-2019 pada 28 Agustus 2018.
PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI TERHADAP POKOK-POKOK KETERANGAN PEMERINTAH MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 Disampaikan Oleh Juru Bicara FPKB DPR-RI: Drs.
JAKARTA – Tragedi kemanusiaan akibat kekejaman dan kebrutalan junta militer Myanmar atas saudara-saudara kita etnis Rohingya di Myanmar menyita perhatian dunia Internasional.
JAKARTA – Peran strategis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen kebijakan fiskal di Indonesia harus didorong untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
JAKARTA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menyatakan persetujuannya Terhadap Keterangan Pemerintah Mengenai Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Rapbn 2018.
PANDANGAN MINI FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR-RI TERHADAP RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL Disampaikan Oleh JuruBicara FPKB DPR-RI : Nihayatul Wafiroh AnggotaNomor: A-65 Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera untuk kita semua, Yang Terhormat, Saudara Pimpinan Sidang; Yang Terhormat, Saudara Anggota Dewan; Serta Hadirin yang berbahagia Marilah
PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami banyak perubahan termasuk lembaga permusyawaratan/perwakilan, yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB) DPR RI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) Upaya untuk melakukan perbaikan di tubuh Aparatur Sipil Negara (ASN) hendaknya didasarkan atas prinsip reformasi birokrasi yang meliputi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, efisiensi, profesionalisme, dan produkrifitas.
JAKARTA – Tahun 2016 adalah tahun yang cukup penting bagi perjalanan bangsa Indonesia.
JAKARTA– Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) A Muhaimin Iskandar menilai pemalsuan ijazah ini sangat memprihatinkan dan memalukan.
“Keberhasilan seorang pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam menyejahterakan umat yang mereka pimpin” --- Gusdur