| 

Pandangan Fraksi

  • PANDANGAN FRAKS PKB: Persetujuan terhadap Keterangan Pemerintah Mengenai KEMPPKF RAPBN 2018
    Berita Nasional

    PANDANGAN FRAKS PKB: Persetujuan terhadap Keterangan Pemerintah Mengenai KEMPPKF RAPBN 2018

    JAKARTA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menyatakan persetujuannya Terhadap Keterangan Pemerintah Mengenai Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Rapbn 2018. Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB, H. Cucun Ahmad Syamsurijal saat sidang ke -26 masa persidangan ke-5 DPR RI. Dalam pidatonya, Cucun menyampaikan bahwa Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan

  • Pandangan Mini Fraksi RUU Penghapusan Kekersan Seksual
    Pandangan Fraksi

    Pandangan Mini Fraksi RUU Penghapusan Kekersan Seksual

      PANDANGAN MINI FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR-RI TERHADAP RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL   Disampaikan Oleh JuruBicara FPKB DPR-RI : Nihayatul Wafiroh AnggotaNomor: A-65   Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera untuk kita semua,     Yang  Terhormat, Saudara Pimpinan Sidang; Yang  Terhormat, Saudara  Anggota Dewan; Serta  Hadirin yang berbahagia     Marilah

  • Pandangan FPKB Tentang Perubahan UU MD3
    Pandangan Fraksi

    Pandangan FPKB Tentang Perubahan UU MD3

    PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami banyak perubahan termasuk lembaga permusyawaratan/perwakilan, yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Perubahan

  • Pandangan Fraksi PKB Atas Perubahan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)
    Pandangan Fraksi

    Pandangan Fraksi PKB Atas Perubahan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)

    PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB) DPR RI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)   Upaya untuk melakukan perbaikan di tubuh Aparatur Sipil Negara (ASN) hendaknya didasarkan atas prinsip reformasi birokrasi yang meliputi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, efisiensi, profesionalisme, dan produkrifitas. Sebagaimana

  • Catatan Akhir Tahun Fraksi PKB  (Refleksi 2016 dan Outlook 2017 bidang Politik dan Ekonomi)
    Berita Nasional

    Catatan Akhir Tahun Fraksi PKB (Refleksi 2016 dan Outlook 2017 bidang Politik dan Ekonomi)

    JAKARTA – Tahun 2016 adalah tahun yang cukup penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Ada begitu banyak momentum dan peristiwa yang layak dicatat dalam sejarah bangsa ini. Meski bukan tahun politik, namun dinamika politik tanah air terus menghangat, seakan tumpah ruah menjadi satu dengan persoalan hukum, sosial dan ekonomi. Tahun ini sesungguhnya adalah tahun dimana konsolidasi

  • PKB Dukung Langkah MenristekDikti Tutup PT Pemalsu Ijazah
    Pandangan Fraksi

    PKB Dukung Langkah MenristekDikti Tutup PT Pemalsu Ijazah

    JAKARTA– Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) A Muhaimin Iskandar menilai pemalsuan ijazah ini sangat memprihatinkan dan memalukan. Cak Imin mengatakan kasus pemalsuan ijazah yang melibatkan puluhan Perguruan Tinggi di Indonesia harus ditindak tegas. “Kasus pemalsuan ijazah ini tidak saja menyentuh masalah pidana saja, tapi juga masalah moralitas dan martabat manusia Indonesia. Karena itu,

  • Kasus ISIS tak Selesai dengan Pencabutan Kewarganergaan
    Pandangan Fraksi

    Kasus ISIS tak Selesai dengan Pencabutan Kewarganergaan

    Jakarta-Anggota Komisi I DPR RI, Syaiful Bahri Anshori mempertanyakan kepada pemerintah soal wacana pencabutan kewarganegaraan WNI yang bergabung dengan ISIS. Menurutnya, negara perlu memikirkan apa dengan kebijakan itu masalah bisa selesai. “Nah, itu lantas perlu dipikirkan apa setelah dicabut bisa menyelesaikan,” kata Syaiful, Selasa (31/3). Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, tidak ada pihak

  • FPKB Desak Pemerintah Moratorium Perpanjangan HGU Perkebunan
    Pandangan Fraksi

    FPKB Desak Pemerintah Moratorium Perpanjangan HGU Perkebunan

    Jakarta-Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy mengusulkan kepada pemerintah agar melakukan moratorium terhadap perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) dan moratorium terhadap HGU baru atas kawasan perkebunan terhadap kalangan swasta. “Saat ini, umumnya HGU tersebut sudah habis masa kontraknya karena sudah 30 tahun masanya. Sehingga, kalau HGU ini diperpanjang lagi, maka kesempatan untuk mengevaluasinya adalah 30

  • FPKB Minta PM Australia Segera Cabut Pernyataan Kontroversial Soal Bantuan Aceh
    Pandangan Fraksi

    FPKB Minta PM Australia Segera Cabut Pernyataan Kontroversial Soal Bantuan Aceh

    Jakarta-Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI Helmy Faishal Zaini mendesak kepada Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott agar segera mencabut pernyataanya yang kontroversial tentang dana bantuan kepada korban bencana tsunami Aceh tahun 2004 lalu. “Sebagai seorang pemimpin negara, Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott tidak sepatutnya mengeluarkan pernyataan kurang pantas seperti disampaikannya beberapa

  • FPKB Minta PT. Freeport Indonesia Bangun Smelter di Papua
    Pandangan Fraksi

    FPKB Minta PT. Freeport Indonesia Bangun Smelter di Papua

    Jakarta-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat (FPKB DPR) kembali menegaskan sikapnya untuk menolak pembangunan lokasi pembangunan smelter oleh PT. Freeport Indonesia di luar Papua. Oleh karenanya, FPKB mendesak kepada PT. Freeport Indonesia untuk segera melakukan langkah-langkah persiapan pembangunan smelter tersebut. Menurut Ketua FPKB DPR Helmi Faisal Zaini, proses pengolahan dan pemurnian atau pembangunan smelter

Kata Mutiara

“Keberhasilan seorang pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam menyejahterakan umat yang mereka pimpin” --- Gusdur