|  | 

Pandangan Fraksi

Pandangan Fraksi PKB Atas Perubahan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)

PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB) DPR RI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

 

Upaya untuk melakukan perbaikan di tubuh Aparatur Sipil Negara (ASN) hendaknya didasarkan atas prinsip reformasi birokrasi yang meliputi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, efisiensi, profesionalisme, dan produkrifitas. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hingga saat ini upaya untuk melakukan reformasi birokrasi terus berlangsung, sebagaimana direncanakan dalam Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Perpres No 81 Tahun 2010. Karenanya, upaya perbaikan terhadap UU ASN ini mesti senafas dengan road map yang telah disusun tersebut.

Kemajuan konsep penataan Aparatur Sipil Negara pada Undang-undang No 5 Tahun 2014 secara umum sesungguhnya telah menggembirakan, karenanya upaya perubahan atas Undang-undang ini mesti dibatasi dan ditentukan sebelum pembahasan dimulai. Hal ini dalam rangka supaya perubahan nantinya tidak melebar, dan fokus pada beberapa hal yang nantinya kita sepakati bersama.

Berkaitan dengan upaya perbaikan terhadap Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara ini, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang penting beberapa hal berikut:

Pertama, mengenai Komisi Aparatur Sipil Negara, FPKB melihat perlu adanya evaluasi terhadap keberadaan Komisi Apatarur Sipil Negara.

Kedua, perlu adanya klausul yang komprehensif mengenai Aparatur Sipil Negara yang terkena tindak pidana korupsi

Ketiga, berkaitan dengan pengaturan dalam Undang-undang tentang Pilkada yang mengatur tentang larangan pengangkatan dan atau pergantian ASN di lingkungan kerjanya dalam kurun waktu sebelum dan sesudah pilkada, maka perlu diakomodir pengaturannya dalam UU ASN mendatang.

Pada Dasarnya, Fraksi PKB setuju RUU ini dibahas lebih lanjut, dengan terlebih dahulu ditentukan batasan hal-hal yang akan diubah di dalam perubahan nanti.

Fraksi PKB menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak, khususnya pemerintah dan fraksi-fraksi lain, dalam upaya melakukan perbaikan sistem birokrasi di negeri ini.

Semoga ALLAH SWT memberi kemudahan dan ridho atas segala niat, usaha dan kerja keras kita membangun demokrasi Indonesia yang religius. Terima kasih.

Jakarta, 24 Januari 2017

 

PIMPINAN

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR-RI


Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si          H. Cucun A.Syamsurijal, S.Ag

                             Ketua                                          Sekretaris

download PDF: Pandangan FPKB Atas Perubahan RUU ASN Paripurna

Related Articles

  • PANDANGAN FRAKS PKB: Persetujuan terhadap Keterangan Pemerintah Mengenai KEMPPKF RAPBN 2018

    PANDANGAN FRAKS PKB: Persetujuan terhadap Keterangan Pemerintah Mengenai KEMPPKF RAPBN 2018

    JAKARTA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menyatakan persetujuannya Terhadap Keterangan Pemerintah Mengenai Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Rapbn 2018. Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB, H. Cucun Ahmad Syamsurijal saat sidang ke -26 masa persidangan ke-5 DPR RI. Dalam pidatonya, Cucun menyampaikan bahwa Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan

  • Pandangan Mini Fraksi RUU Penghapusan Kekersan Seksual

    Pandangan Mini Fraksi RUU Penghapusan Kekersan Seksual

      PANDANGAN MINI FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR-RI TERHADAP RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL   Disampaikan Oleh JuruBicara FPKB DPR-RI : Nihayatul Wafiroh AnggotaNomor: A-65   Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera untuk kita semua,     Yang  Terhormat, Saudara Pimpinan Sidang; Yang  Terhormat, Saudara  Anggota Dewan; Serta  Hadirin yang berbahagia     Marilah

  • Pandangan FPKB Tentang Perubahan UU MD3

    Pandangan FPKB Tentang Perubahan UU MD3

    PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami banyak perubahan termasuk lembaga permusyawaratan/perwakilan, yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Perubahan

  • PKB Dukung Langkah MenristekDikti Tutup PT Pemalsu Ijazah

    PKB Dukung Langkah MenristekDikti Tutup PT Pemalsu Ijazah

    JAKARTA– Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) A Muhaimin Iskandar menilai pemalsuan ijazah ini sangat memprihatinkan dan memalukan. Cak Imin mengatakan kasus pemalsuan ijazah yang melibatkan puluhan Perguruan Tinggi di Indonesia harus ditindak tegas. “Kasus pemalsuan ijazah ini tidak saja menyentuh masalah pidana saja, tapi juga masalah moralitas dan martabat manusia Indonesia. Karena itu,

Kata Mutiara

“Keberhasilan seorang pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam menyejahterakan umat yang mereka pimpin” --- Gusdur