|  | 

Pandangan Fraksi

PKB Dukung Langkah MenristekDikti Tutup PT Pemalsu Ijazah

MUhaimin Tangan Terkepal

JAKARTA– Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) A Muhaimin Iskandar menilai pemalsuan ijazah ini sangat memprihatinkan dan memalukan. Cak Imin mengatakan kasus pemalsuan ijazah yang melibatkan puluhan Perguruan Tinggi di Indonesia harus ditindak tegas.

“Kasus pemalsuan ijazah ini tidak saja menyentuh masalah pidana saja, tapi juga masalah moralitas dan martabat manusia Indonesia. Karena itu, masalah ini harus dituntaskan sampai ke akar-akarnya,” kata Muhaimin Iskandar saat dihubungi di Jakarta, Rabu (21/5).

Muhaimin menuturkan kasus ijazah palsu harus diselesaikan tahun ini. Ia sepakat dengan Menteri Ristek dan Dikti untuk menutup 18 perguruan tinggi yang terlibat dalam pemalsuan ijazah dan memperjualbelikannya. Ia menambahkan harus ada sanksi moral dengan mengumumkan perguruan tinggi yang telah menjual ijazah palsu tersebut.

“Sepakat dengan Menristek dan Dikti menutup 18 perguruan tinggi yang terlibat pemalsuan dan jual beli ijazah. Sehingga mulai tahun depan, tidak ada lagi kalangan perguruan tinggi atau siapapun dapat memalsukan ijazah untuk diperjualbelikan,” kata mantan Ketua Umum PB PMII ini.

Menurutnya, izin perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah palsu tersebut harus dicabut. Pengguna ijazah palsu juga harus dihukum setimpal. Kemudian menarik kembali ijazah palsu tersebut. “Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menggandeng pihak Kepolisian untuk menindak secara hukum,” imbuh Cak Imin.

Mantan Wakil Ketua DPR ini mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum hari Kebangkitan Nasional dengan mengedepankan moralitas dan meningkatkan harkat serta martabat bangsa.

“Sebagai bangsa yang mengedepankan akhlaqul karimah, berbudaya dan menjunjung moralitas, hendaknya kita menghargai hakikat kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” Pungkas Muhaimin.

Menurut Muhaimin, orang yang memanfaatkan ijazah palsu sesungguhnya menistakan dirinya sendiri. “Bayangkan bila seseorang kemudian diketahui menggunakan ijazah palsu. Tidak saja mempermalukan dirinya sendiri tapi juga telah menghina keluarga dan keturunannya. Sanksi moralnya pun akan dirasakan sepanjang hidupnya,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Ristek dan Dikti Mohamad Nasir menegaskan pihaknya segera menutup sejumlah perguruan tinggi yang diduga melakukan transaksi jual beli ijazah palsu. Nasir menuturkan hal itu untuk menyikapi pengaduan masyarakat ke Kemenristek dan Dikti ada sekitar 18 perguruan tinggi yang jual-beli ijazah dan mengeluarkan ijazah palsu.

Related Articles

  • Pandangan Mini Fraksi RUU Penghapusan Kekersan Seksual

    Pandangan Mini Fraksi RUU Penghapusan Kekersan Seksual

      PANDANGAN MINI FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR-RI TERHADAP RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL   Disampaikan Oleh JuruBicara FPKB DPR-RI : Nihayatul Wafiroh AnggotaNomor: A-65   Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera untuk kita semua,     Yang  Terhormat, Saudara Pimpinan Sidang; Yang  Terhormat, Saudara  Anggota Dewan; Serta  Hadirin yang berbahagia     Marilah

  • Pandangan FPKB Tentang Perubahan UU MD3

    Pandangan FPKB Tentang Perubahan UU MD3

    PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami banyak perubahan termasuk lembaga permusyawaratan/perwakilan, yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Perubahan

  • Pandangan Fraksi PKB Atas Perubahan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)

    Pandangan Fraksi PKB Atas Perubahan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)

    PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB) DPR RI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)   Upaya untuk melakukan perbaikan di tubuh Aparatur Sipil Negara (ASN) hendaknya didasarkan atas prinsip reformasi birokrasi yang meliputi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, efisiensi, profesionalisme, dan produkrifitas. Sebagaimana

  • Kasus ISIS tak Selesai dengan Pencabutan Kewarganergaan

    Kasus ISIS tak Selesai dengan Pencabutan Kewarganergaan

    Jakarta-Anggota Komisi I DPR RI, Syaiful Bahri Anshori mempertanyakan kepada pemerintah soal wacana pencabutan kewarganegaraan WNI yang bergabung dengan ISIS. Menurutnya, negara perlu memikirkan apa dengan kebijakan itu masalah bisa selesai. “Nah, itu lantas perlu dipikirkan apa setelah dicabut bisa menyelesaikan,” kata Syaiful, Selasa (31/3). Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, tidak ada pihak

Kata Mutiara

“Keberhasilan seorang pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam menyejahterakan umat yang mereka pimpin” --- Gusdur