RAPBN 2019, Siti Masrifah: Pemerintah Wajib Mewujudkan Kemaslahatan Rakyat

Agu 28, 2018

JAKARTA – Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali melaksanakan Sidang Paripurna Ke-2 Tahun Sidang 2018-2019 pada 28 Agustus 2018.

Siding tersebut antara lain membahas tentang Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2019 beserta Nota Keuangan; Penetapan Susunan Keanggotaan Fraksi-Fraksi pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD); dan Penetapan Keanggotaan Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan.

Menanggapi RUU APBN 2019, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI melalui juru bicaranya, Siti Masrifah mengatakan, perumusan kebijakan fiskal tahun 2019 melalui instrument Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dilandasi spirit untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

“Pelaksanaan RAPBN 2019 ini wajib hukumnya bagi pemerintah untuk dapat mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat Indonesia, meskipun dalam kondisi sesulit apapun, hal ini seperti terefleksi didalam kaidah fiqh “maa laa yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib”, katau Siti Masrifah dalam pidatonya di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 28/8/2018.

FPKB berharap bahwa kebijakan fiskal yang akan dieksekusi pemerintah nanti dapat menjadi stimulus yang nyata bagi pembangunan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Dia menilai perubahan fokus kebijakan fiskal pemerintah yang dalam empat tahun terakhir ini lebih berorientasi pada jangka menengah-panjang dengan menitikberatkan pembangunan infrastruktur menjadi berorientasi pada pembangunan Sumber Daya Manusia. Hal ini, menurutnya dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa harus di imbangi dengan penyusunan dan perencanaan APBN yang realistis dan pengelolaan yang kredibel.

“Sebagaimana RAPBN dan Nota Keuangan yang disampaikan Presiden pada siding sebelumnya, pemerintah telah menetapkan asumsi-asumsi makro yang melandasi penyusunan RAPBN 2019, pemerintah juga secara konsisten mengikutsertakan indikator-indikator kesejahteraan sebagai tolak ukur pembangunan ekonomi yang inklusif,” ucap anggota Komisi IX DPR RI terebut.[]

Naskah Lengkap PEMANDANGAN UMUM FPKB RAPBN 2019