PenulisCIANJUR-Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin resmi meluncurkan Program 10.000 MCK untuk pondok pesantren di seluruh Indonesia.
PenulisJAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Taufiq R Abdullah mendesak Pemerintah bersikap tegas kepada kreator konten yang nekat merekam tanpa izin, melanggar etika, hingga menyebarkan narasi tak patut di ruang publik.
PenulisJAKARTA– Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, mendukung penuh terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang memerintahkan pemisahan anggaran pendidikan dari anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) paling lambat pada APBN Tahun Anggaran 2028.
PenulisJAKARTA– Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya, meminta pemerintah mengkaji secara komprehensif rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang membuka peluang kenaikan gaji kepala daerah.
PenulisJAKARTA– Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rina Saadah, mendesak pemerintah segera mengambil langkah mitigasi cepat mengatasi ancaman krisis air di sejumlah sentra pertanian.
PenulisJAKARTA— Deretan musibah kecelakaan kapal penumpang yang melanda perairan Indonesia dalam beberapa waktu terakhir memicu keprihatinan mendalam dari parlemen.
PenulisJAKARTA-Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), M.
PenulisJAKARTA- Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mafirion mengecam pembunuhan lima pekerja bangunan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, Ahad (2/8/2026).
PenulisJAKARTA — Temuan Kementerian Pertanian terkait 12 dari 15 merek beras fortifikasi tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) menuai sorotan tajam parlemen.
PenulisJAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi pegawai Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).
