PenulisJAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fauqi Hapidekso, mendesak pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap warga sipil di Papua menyusul eskalasi kekerasan bersenjata yang kembali merenggut nyawa serta menyandera warga sipil.
PenulisJAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Maman Imanul Haq, mendesak KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah memperkuat komunikasi serta penyampaian informasi resmi bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi.
PenulisJAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Eka Widodo, meminta pemerintah daerah (pemda) segera memanfaatkan dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah disalurkan pemerintah pusat.
PenulisJAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, mendukung langkah pemerintah pusat mengambil alih pengangkatan guru nasional.
PenulisJAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Irmawan, mendesak pemerintah memprioritaskan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bagi pondok pesantren di Aceh yang terdampak bencana.
PenulisJAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya, menyoroti kondisi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) pada daerah otonomi baru (DOB) di Papua yang hingga kini belum memiliki gedung atau kantor sendiri.
PenulisJAKARTA — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memitigasi persoalan data dan klasifikasi desil penerima Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
PenulisJAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB, Marwan Jafar, mendesak Bank Indonesia (BI) untuk lebih aktif mengoptimalkan instrumen kebijakannya demi memperkuat dan menyehatkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
PenulisJAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB, Fauqi Hapidekso, mendesak pemerintah memberikan perhatian serius terhadap masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
PenulisTANGERANG SELATAN — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mendorong penyelesaian sengketa lahan Situ Rompong, Tangerang Selatan, secara adil dengan mempertimbangkan kepastian hukum dan keberadaan masyarakat yang telah tinggal di kawasan tersebut selama puluhan tahun.
