|  |  | 

Berita Nasional Pandangan Fraksi

Pemandangan Umum Fraksi PKB Atas RAPBN Tahun Anggaran 2018 Beserta Nota Keuangannya

JAKARTA – Peran strategis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen kebijakan fiskal di Indonesia harus didorong untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini disampaikan oleh Nihayatul Wafiroh, Anggota Fraksi PKB yang menjadi Juru Bicara pada Sidang Peripurna DPR Ke-2 Masa Sidang I tahun 2017-2018, Kamis, 24/8.

Dalm pidatonya, Nihayah menuturkan, FPKB berharap desain kebijakan fiskal pada RAPBN 2018 ini harus menjadi ajang pembuktian Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo dalam mencapai seluruh target prioritas dan menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Lebih Lanjut, FPKB berpendapat bahwa kebijakan fiskal yang dalam tiga tahun ini lebih berorientasi pada jangka menengah-panjang melalui pembangunan infrastruktur memang penting dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Meski demikian, orientasi kebijakan fiskal jangka pendek sebagai langkah counter cylical terhadap kondisi ekonomi yang masih lesu hingga saat ini juga sangat perlu diprioritaskan. FPKB memandang bahwa kebijakan fiskal tahun 2018 yang bertemakan “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan” ini harus dikawal dan dipastikan telah direncanakan dan disusun oleh pemerintah dengan misi menegakkan keadilan untuk kemaslahatan seluruh rakyat (tahqiqul ’adli li ishlahi ar-ra’iyyah)

Atas dasar itu, FPKB mendorong agar desain RAPBN 2018 perlu diarahkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, perluasan penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan struktural, serta mempersempit kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan wilayah. FPKB menilai asumsi makroekonomi dan indikator kesejahteraan, postur anggaran, serta skema resiko fiskal harus dibangun bukan hanya melihat pada hitungan kuantitatif semata. Seluruh komponen APBN 2018 harus didasari pada kondisi nyata saat ini dan masalah ke depan yang dihadapi oleh segenap rakyat Indonesia hingga ke pelosok negeri.

Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 beserta Nota Keuangannya, FPKB mencatat beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah terkait asumsu makro dan indicator kesejahteraan antara lain sebagai berikut:

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PKB ATAS APBN TAHUN ANGGARAN 2018 BESERTA NOTA KEUANGANNYA (29 downloads)

Related Articles