Catatan Akhir Tahun Fraksi PKB (Refleksi 2016 dan Outlook 2017 bidang Politik dan Ekonomi)

Des 30, 2016

JAKARTA - Tahun 2016 adalah tahun yang cukup penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Ada begitu banyak momentum dan peristiwa yang layak dicatat dalam sejarah bangsa ini. Meski bukan tahun politik, namun dinamika politik tanah air terus menghangat, seakan tumpah ruah menjadi satu dengan persoalan hukum, sosial dan ekonomi. Tahun ini sesungguhnya adalah tahun dimana konsolidasi politik dan ekonomi sedang berlangsung setelah Pemerintahan Jokowi-JK berjalan hampir dua tahun.

Untuk menutup tahun 2016 dan menyambut tahun baru 2017, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI memberikan berbagai catatan, khususnya di bidang politik dan ekonomi yang merupakan dua bidang strategis dan menentukan nasib rakyat. Catatan tersebut disertai dengan proyeksi tahun 2017 sebagai teropong dan pemandu jalan bagi FPKB dalam meneguhkan perjuangan membela rakyat melalui dua bidang tersebut. Sebagai bagian dari kepanjangan tangan rakyat di parlemen, FPKB berkomitmen untuk mendorong konsolidasi politik dan ekonomi Indonesia sebagai prasyarat mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Bidang Politik

Dalam bidang politik, FPKB memandang bahwa konsolidasi demokrasi mulai menampakkan perkembangan yang menggembirakan setelah partai partai politik mulai melakukan konsolidasi, terutama di parlemen. Setelah partai politik mengalami polarisasi yang serius di parlemen antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai kubu pendukung pemerintah versus Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai kubu oposisi yang menyebabkan macetnya proses demokrasi di senayan selama berbulan-bulan, akhirnya tercapai titik kompromi yang menyejukkan, meski tak memuaskan semua pihak.

Konsolidasi politik ini juga tampak dari perubahan peta politik. Beberapa partai yang sebelumnya tergabung dalam kubu oposisi kini justru mulai merapat menjadi pendukung pemerintah. Meski masih ada beberapa partai yang konsisten menjadi oposisi, namun lebih mempraktekkan peran sebagai penyeimbang sehingga justru sangat sehat bagi iklim demokrasi. Situasi tersebut membuahkan stabilitas politik yang berupa pemerintahan yang stabil dan parlemen yang kondusif sehingga dapat berkinerja dengan baik, terutama dalam fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan

Dinamika politik juga terjadi karena pada tahun ini tahapan Pilkada serentak tahun 2017 di beberapa propinsi dan kabupaten/kota sudah dimulai. Tak pelak, suhu politik lokal mulai memanas. Bahkan dinamika lokal tersebut meningkat menjadi dinamika politik nasional. Salah satu Pilkada yang menyita perhatian publik adalah Pilkada DKI Jakarta. Sebagai ibu kota, tentu politik Jakarta menjadi barometer politik nasional. Maka tak berlebihan jika banyak orang menyebut, suksesi kepemimpian di DKI Jakarta menjadi Pilkada rasa Pilpres.

Dinamika politik Jakarta telah melahirkan gelombang dan hiruk pikuk politik nasional. Kontestasi politik di Jakarta telah memantik berbagai isu lain, seperti isu etnis dan agama. Dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh calon pertahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi fenomena politik yang berdimensi sosial, hukum dan agama. Berbagai gelombang aksi massa yang dilakukan oleh umat Islam terjadi di hampir seluruh Indonesia. Yang terbesar adalah aksi bela Islam yang terjadi pada 4 Nopember 2016 dan 2 Desember 2016 di Jakarta.

Tak hanya aksi turun ke jalan. Hiruk pikuk politik juga terjadi di dunia maya. Menjamurkan media sosial sebagai sarana komunikasi masyarakat telah dimanfaatkan sebagai media politik yang efektif. Namun, gerak politik di dunia maya sungguh tak dapat terkontrol. Tahun 2016 adalah masa di mana media sosial menjadi alat proparaganda negatif dan menjadi tempat dimana fitnah, caci maki dan ujaran kebencian tersebar menjadi viral yang tak terkendali. Etika dan kesantunan dalam ber-medsos belum menjadi nilai yang dipatuhi. Mungkin inilah masa anomali dan peralihan kebudayaan masyarakat kita dalam penggunaan teknologi informasi.

Tak hanya berhenti pada aras lokal, panasnya politik Jakarta telah merembet menjadi masalah nasional. Penolakan terhadap salah satu kandidat Pilkada DKI, bergeser juga menjadi upaya untuk melengserkan kepemimpinan nasional. Terungkap berbagai upaya makar terhadap pemerintahan yang sah. Meski ini baru dugaaan, namun potensi ke arah ini terbuka lebar. Maraknya isu agama telah menjadi komoditas politik yang ampuh untuk menjegal dan menyerang lawan. Di tahun inilah politisasi agama seakan menemukan puncaknya dalam praksis politik Indonesia.

Namun, bersamaan dengan itu, upaya konsolisasi sistem politik juga sedang dilakukan. Tahun ini, 3 tahun sebelum Pemilu 2019. DPR mulai membahas Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilu. Regulasi kepemiluan yang mengkodifikasi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Legislatif, Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden, dan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu, akan menjadi tonggak penting dalam reformasi politik Indonesia. Melalui Undang-Undang inilah konsolidasi politik melalui penguatan sistem kepemiluan akan terjadi.

Dalam pembahasan RUU ini FPKB mendorong percepatan konsolidasi demokrasi dengan melakukan penyederhaan sistem politik dan kepartaian serta memperjuangkan pemajuan sistem pemilu yang lebih proporsional dengan prinsip one person one vote one value (OPOVOV) agar derajat keterwakilan legislatif semakin tinggi dan suara yang hangus semakin diminimalisir. FPKB juga sedang dan akan berjuang keras agar sistem pemilu tak mundur ke belakang. Bagi FPKB, usulan pemerintah yang mengubah sistem pemilu dengan “terbuka terbatas” merupakan kemunduran demokrasi. FPKB akan mempertahankan sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak dalam pembahasan RUU tersebut.

Dari berbagai catatan reflektif di atas, pada tahun 2017 politik Indonesia akan mengalami perubahan penting. Pertama, konsolidasi politik dan demokrasi akan semakin matang yang ditunjukkan dengan penguatan sistem politik dan perubahan budaya politik yang semakin dewasa. Karena itu FPKB mempertahankan kemajuan sistem pemilu yang sudah sesuai dengan kebutuhan konsolidasi demokrasi dan mendorong sistem pemilu yang lebih proporsional dalam rangka meningkatkan keterwakilan rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Kedua, isu politisasi agama dan etnis dimungkinkan akan terus bergulir hingga beberapa even politik ke depan yang diindikasikan dengan adanya konsolidasi politik aliran secara massif. Untuk mengantisipasi hal tersebut FPKB mendorong semua pihak, baik partai-partai politik, tokoh, organisasi dan kelompok keagamaan, serta masyarakat umum untuk tidak membawa isu agama ke dalam gelanggang politik. Agama harus dijadikan sebagai nilai luhur yang menjiwai praktik dan etika politik. Dalam konteks ini FPKB sedang dan akan terus mengkampanyekan Islam yang rahmatan lil alamin.

Ketiga, stabilitas politik nasional akan terganggu jika penanganan hukum yang berbau politik tidak dilakukan secara adil dan tepat. FPKB mendorong kepada penegak hukum untuk menegakkan hukum secara adil dan cepat. Keadialan putusan hukum dan penanganan yang cepat diharapkan tidak menimbulkan kerawanan politik dan sosial yang berkelanjutan. Kearifan dan kecermatan Pemerintah juga sangat diperlukan dalam mengantisipasi berkembangnya isu SARA dan menangani ekses yang mungkin tibul agar tidak menjadi “bola liar” yang mengancam stabilitas sosial dan politik dalam negeri. Dalam kaitan ini, Pemerintah juga harus mengambil tindakan tegas terhadap penyalahgunaan media sosial yang merusak tatanan kehidupan bangsa dan masyarakat yang damai.

Bidang Ekonomi

Sepanjang tahun 2016, FPKB melihat bahwa perekonomian Indonesia bergerak sangat dinamis yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendorong dan penghambat, baik yang bersumber dari domestik maupun ekses dari ekonomi global. Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun 2016 ini diprediksi mencapai 5,1% atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015 sebesar 4,79%. Indikator makroekonmi lainnya juga menunjukkan perkembangan yang positif, seperti rendahnya inflasi, kenaikan cadangan devisa, terjaganya nilai tukar dan pergerakan suku bunga. Sedangkan dari sisi iklim investasi, FPKB turut mengapresiasi keberhasilan upaya pemerintah untuk meningkatkan peringkat Ease of Doing Business dari peringkat 106 ke peringkat 91.

Tren ekonomi global di tahun 2016 memang terlihat mulai membaik, namun dengan laju pertumbuhan yang masih terlalu lambat. Kondisi ini tidak terlepas dari efek berbagai kejadian seperti fenomena keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) yang berpengaruh terhadap fluktuasi nilai tukar euro dan perlambatan pertumbuhan Uni Eropa, lalu perubahan kebijakan ekonomi RRT yang bergeser dari berbasis investasi dan industri menjadi berbasis konsumsi dan jasa turut menyebabkan semakin turunnya harga komoditas dan energi dunia, serta kebijakan kenaikan suku bunga The Fed dan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS yang berencana melakukan proteksi perdagangan.

Upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2015 hingga tahun 2016 ini bisa dilihat dari telah dikeluarkannya 14 paket kebijakan ekonomi, meskipun bisa dikatakan bahwa implementasi dan dampaknya belum dirasakan optimal. Paket kebijakan ekonomi ini seharusnya juga didesain untuk fokus pada sektor pertanian dan industri manufaktur, mengingat kedua sektor ini penyumbang tenaga kerja terbesar di Indonesia, serta mendorong paket kebijakan ekonomi yang bersifat affirmative policy, yaitu mulai dari ketersediaan bibit, pupuk, irigasi yang baik, transportasi yang memadahi, sarana pasar, ketersediaan gas yang lebih murah dan juga tentang pengupahan yang harus lebih dimaksimalkan lagi.

Dari sisi kebijakan fiskal, mismanagement dalam pengelolaan APBN telah mengakibatkan pemotongan anggaran yang sangat besar yang mencapai Rp.133 triliun. Faktor utama pemotongan anggaran ini akibat tidak tercapainya pendapatan dari sektor perpajakan atau shortfall. Untuk menutup shortfall penerimaan dari sektor pajak dan juga melakukan rekonsiliasi data perpajakan maka pemerintah melahirkan program tax amnesty. Pelaksanaan program tax amnesty pada periode pertama yaitu sampai akhir September 2016 boleh dibilang sangat menggembirakan yaitu menghimpun deklarasi harta dalam negeri Rp.2.527 triliun, deklarasi harta luar negeri Rp.950 triliun, serta uang repatriasi Rp.137 triliun, dengan demikian berhasil mengumpulkan uang tebusan senilai Rp.89 triliuan atau sekitar 53,93% dari total target yang dipatok pemerintah senilai Rp.165 triliun hingga Maret 2017

Kondisi perekonomian global di tahun 2017 oleh beberapa lembaga internasional dipandang akan lebih baik dibandingkan tahun 2016. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi global dapat tumbuh 3,4%, sedikit lebih baik dibadninkan 2016 yang diperkirakan tumbuh 3,1%. Proyeksi dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bahwa ekonomi global pada tahun2017 diperkirakan dapat tumbuh sebesar 3,2%, lebih tinggi dibandingkan 2016 yang hanya mampu tumbuh sebesar 2,9%. Membaiknya perekonomian dunia tersebut salah satunya disebabkan perkiraan membaiknya harga komoditas dunia yang memberi sentimen positip bagi pelaku pasar dan konsumsi global.

Disisi lain, masih terdapat sejumlah risiko yang dapat mengganggu prospek perbaikan perekonomian global maupun nasional yang berasal dari faktor eksternal maupun internal. Risiko yang dapat terjadi dari faktor eksternal antara lain berasal dari faktor geopolitik. Misalnya salah satunya adalah faktor perubahan kepemimpinan di Amerika Serikat (AS) pasca kemenangan Donald Trump, arah kebijakan ekonomi AS kini memiliki dimensi ketidakpastian yang cukup tinggi. Pernyataan Trump terkait kebijakan perdagangan AS dengan Tiongkok dan kerja sama perdagangan regional menimbulkan ketidakpastian yang tinggi. Dari sisi internal, perekonomian nasional masih menghadapi banyak kendala struktural yang harus diselesaikan, termasuk upaya penguatan fundamental ekonomi dan daya saing nasional, serta mengatasi masalah ketimpangan yang masih cukup lebar.

Secara spesifik FPKB melihat bahwa upaya perbaikan dan menjaga stabilitas fundamental makroekonomi Indonesia di tahun 2017 diarahkan pada berbagai aspek. Pertama, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang memiliki multiplier effect terhadap pemerataan pembangunan. Kedua, terus menjaga pengendalian laju inflasi serta mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Ketiga, defisit transaksi berjalan harus ditahan pada tingkat yang wajar. Keempat, fokus pada pemberdayaan sektor pertanian dan pengembangan industri manufaktur yang berkontribusi besar pada penyerapan tenaga kerja. Kelima, penerimaan negara sektor perpajakan harus ditingkatkan dengan memanfaatkan momentum keberhasilan tax amnesty, sehing tax ratio pajak bisa meningkat. Keenam, defisit anggaran dijaga pada level yang aman dan mengendalikan rasio utang pemerintah.

Kita semua berharap pada tahun 2017 kehidupan politik dan ekonomi Indonesia semakin baik. Kerjasama dan partisipasi semua pihak sangat diperlukan untuk mendukung pemeirntan dalam menuntaskan konsolidasi politik dan ekonomi sebagai fondasi utama kehidupan kenegaraan dan kebangsaan yang berdaulat. Pada momentum tahun baru ini, sebagai representasi rakyat, FPKB DPR RI berkomitmen unttuk meneguhkan perjuangan membela rakyat sebagai pengejawantahan mandat dan visi politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal ini dilakukan sebagai ihtiar dalam mewujudkan Indonesia sebagai baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur.[]