Fraksi PKB : Pesantren Masih Menjadi Bemper Pemerintah
Jakarta – Mengawali sidang pembukaan paska reses, Fraksi PKB mendesak agar Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren (RUU LPKP) segera di tuntaskan.
Jakarta – Mengawali sidang pembukaan paska reses, Fraksi PKB mendesak agar Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren (RUU LPKP) segera di tuntaskan.
SALATIGA – Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar memerintahkan seluruh pengurus partai melakukan konsolidasi menyeluruh untuk memenangkan Sudirman Said – Ida Fauziyah dalam pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Tengah.
CISARUA – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal yang mewakili Dapil Kabupaten Bandung Barat (KBB), mengaku bahwa setiap anggota memang harus memperjuangkan aspirasi dari daerah pemilihannya.
BANYUMAS – Buka acara Sosialisasi Hukum Persaingan Usaha & Perkembangan UU No 5 Tahun 1999 , anggota Fraksi PKB DPR RI Siti Mukaromah sampaikan pentingnya meng-upadate informasi terkait regulasi Usaha bagi para pelaku usaha.
JAKARTA – Anggota Komisi IV dari Fraksi PKB Ibnu Multazam, menganggap banyak kebijakan yang belum sinkron dari satu lembaga dengan lembaga lain, dalam penerapan terhadap pembangunan berkelanjutan sektor lingkungan.
JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menilai nomor urut 1 yang didapatkan partainya pada pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu 2019 mempunyai makna khusus.
JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meraih nomor urut 1 dalam pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu 2019.
JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Usul Inisiatif Komisi IV tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan telah disahkan menjadi Usul Inisiatif DPR RI dalam Sidang Paripurna ke 17 Masa Sidang III tahun 2017/2018.
JAKARTA – Revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) akan disahkan sore ini dalam rapat paripurna.
JAKARTA – Sidang Paripurna DPR RI Ke-17 Masa Sidang ke-3 tahun 2017-2018 ditutup dengan mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
