Menko Muhaimin Dorong Setiap Perusahaan Beri Jaminan Perlindungan Sosial bagi Pekerja
JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A.
JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A.
JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mahdalena, mendesak pemerintah untuk segera melakukan razia besar-besaran terhadap tempat penitipan anak (daycare) ilegal di seluruh Indonesia.
JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Eka Widodo, yang akrab disapa Edo, merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi terhadap Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) terkait perbedaan status antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief, mengecam keras tindakan asusila seorang oknum dokter terhadap puluhan mahasiswi di Klinik Pratama Universitas Riau (UNRI).
JAKARTA-Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Rustini Muhaimin, menegaskan pentingnya peran perempuan dalam membangun generasi unggul melalui literasi keuangan dan pemenuhan gizi anak sejak dini.
JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa lulusan Sekolah Rakyat tidak boleh berhenti sebagai penerima manfaat, melainkan harus tampil sebagai agen pemberdayaan di tengah masyarakat.
JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Elpisina, memberikan dukungan penuh terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan penanganan sampah sebagai prioritas nasional.
JAKARTA— Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Syafiuddin Asmoro, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang akan melakukan evaluasi total terhadap operasional Taksi Green SM.
JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Syamsu Rizal, merespons penyanderaan empat warga negara Indonesia (WNI) oleh perompak di perairan Hafun, Somalia.
JAKARTA-Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti perjalanan 30 tahun pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang dinilai telah membawa sejumlah kemajuan, namun masih menyisakan berbagai persoalan mendasar.
