Selain Teknis Pemulangan PMI, Ning Nik Minta Masa Depan PMI Diperhatikan
JAKARTA -Rencana perpulangan ribuan pekerja migran Indonesia akibat kebijakan lockdown Pemerintah Malaysia dinilai belum serius. Timwas penanganan bencana covid-19 DPR RI, Nihayatul Wafiroh meminta simpang-siur jumlah ribuan PMI yang akan dipulang serta teknis persiapan pemulangan segera direspon sigap dan terperinci.
"Pertama kita awal masih simpang-siur, Kemenko (PMK - red) bilang 7200 sedang yang lain bilang 7300. Nah kita masih menunggu jumlah pasti yang terdata 'by name - by address', sebab ini berpengaruh pada teknis pemulangan," terang ning nik sapaan karibnya.
Ning nik menambahkan, DPR juga meminta agar pemulangan PMI tersebut disesuaikan dengan titik terdekat dari tempat tinggal PMI tersebut. "Makanya ada yang lewat udara dan juga laut, supaya lebih dekat dengan tempat tinggal dari PMI itu. Nah kita lihat ada PMI yang rumah asalnya Lombok, tapi NTB belum masuk daftar titik pemulangan tersebut," paparnya lagi.
Pemulangan PMI ini, sambungnya, harus disiapkan sscara optimal dan detail. "Sebab kita sedang mengalami traffic penyebaran yang tinggi, perhari itu peningkatan jumlah suspect bisa sampai tiga. Jadi 7300 PMI ini harus terseleksi dengan baik," imbuhnya.
Selain persiapan perpulangan, dalam rapat dengar bersama tim perlindungan pekerja migran Indonesia kemarin, ning nik yang juga ketua komisi IX DPR RI menekankan pemerintah agar memberikan perlindungan terhadap masa depan kehidupan ribuan PMI tersebut. "Sebab itu bukan hanya soal pemulangan, sisi kesehatan, dan data. Tapi juga bagaimana nasib mereka purna PMI ini."
"Memang sangat penting juga BPJS ketenagakerjaan memikirkan tentang cover seperti apa yang bisa diberikan untuk mereka. Jadi ini pekerjaan luar biasa di semua sektor yang saya pikir harus diambil alih oleh kemenko agar semua lembaga terwadahi," tukasnya.
