Komisi VIII: RUU PKS Harus Segera Diselesaikan Secara Komprehensif
JAKARTA - RUU PKS yang sempat menjadi polemik di masyarakat kini telah masuk ke daftar prolegnas 2021 di badan legislasi (Baleg) DPR RI. Namun RUU tersebut urung juga menjadi pembahasan di Baleg.
Padahal menurut wakil ketua komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, RUU PKS penting segera diselesaikan. Pasalnya ia melihat perkembangan kasus kekerasan seksual setiap tahunnya selalu meningkat, selasa (02/02/2021).
"UU ini dibutuhkan segera. Karena lonjakan kasus ini luar biasa dan sebagian besar tidak masuk ke ranah hukum. Yang masuk ke ranah hukum sampai pelaporan hanya sekitar 2 persen, itu pun hanya sebagian kecil yang sampai diproses sehingga banyak korban yang tidak mendapatkan keadilan," terang Mardas di Senayan, Jakarta,
Mardas berpendapat ada beberapa faktor yang menyebabkan banyak kasus tersebut tidak masuk ke ranah hukum. "Kadang ada tekanan, selain itu ada juga hudaya permisif di masyarakat kita yang membuat kasus ini tidak terungkap," sambung Mardas.
"Karena itu kita perlu membahas RUU itu secara komprehensif, dari hulu sampai ke hilir, yang bisa mengejar (para pelaku - red) serta melindungi anak-anak kita dari kekerasan seksual," imbuhnya.
Selain itu, Mardas menegaskan, kekerasan seksual tidak lagi bisa didefinisikan hanya akan menyasar perempuan. Tetapi laki-laki juga bisa terdampak. Sebab itu beberapa persoalan terkait kekerasan seksual, katanya lagi, sudah tidak lagi terjangkau oleh UU kekerasan dalam rumah tangga maupun UU perlindungan anak.
"Fraksi PKB sejak awal berkomitmen untuk segera menyelesaikan RUU PKS ini. Di periode lalu kami belum berhasil meyakinkan fraksi-fraksi lain di DPR sehingga malah mengganggap RUU ini terlalu liberal. Mudah-mudahan di periode ini, hambatan-hambatan tersebut bisa terselesaikan dengan baik," tukasnya.
