Salinan Pengarahan Ketum PKB di DPR
Dalam acara Diskusi Publik, 19 November 2014
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
…….. Dalam konteks menjaga kesinambungan, saya ingin sampaikan beberapa hal menyangkut Fraksi dan DPP PKB. Tadi sudah saya sampaikan kepada seluruh jajaran (dalam rapat tertutup), sebagaimana kita pahami bersama, PKB menjadi bagian dari pemerintahan. Koalisi yang di dalam Kebersamaan, menopang, dan mendukung kelancaran, kecepatan, dan keberhasilan Pemerintah.
Itulah tugas-tugas Fraksi PKB sehingga fungsi DPR RI dari Fraksi PKB adalah tetap menjadi bagian dari koalisi untuk mendorong percepatan keberhasilan pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah.
Tetapi saya garis bawahi, DPP selain memberikan garis arah seperti itu, tetap memberi ruang untuk bersikap kritis secara spesifik di dalam komisi-komisi yang ada di DPR. Kritisisme ataupun cara pandang parlemen , ya.. namanya juga tempat kita bicara, parlemen tempat kita menyampaikan aspirasi, ..maka, bukan hanya dibolehkan, disarankan kepada fraksi untuk tetap kritis di dalam komisi, untuk megawal pelaksanaan program-program Pemerintah.
Misalnya, bagaimana BBM yang sudah dikurangi atau suatu hari di cabut subsidinya, alokasi anggarannya harus diawasi secara kritis..! Sehingga optimal penggunaan dari anggaran yang ada. Manfaat, maslahah, dan kegunaan yang nyata dirasakan oleh rakyat harus bisa dilihat di dalam setiap target-target pengurangan atau penghilangan subsidi BBM. Itu contoh.
Jangan dibiarkan salah sasaran lagi!. Jangan dibiarkan kemudian terjadi kemubadziran alokasi dari pengalihan subsidi ini. Itu contoh kritisisme yang akan terus dikawal.
Termasuk saya mendapat laporan dari masyarakat, kalau mau berpihak pada nelayan tidak boleh setengah-setengah lagi. Harus all out, total..! Misalnya, bantuan pemerintah kepada kapal nelayan harus di batasi. Kapal nelayan kecil juga harus mendapatkan bantuan kapal minimal 50 GT (Gross Ton). Menteri Perikanan dan Kelautan bilang 30 GT. Menurut saya sami mawon. Akan kegerus kapal-kapal nelayan kita dengan kapal-kapal besar. Itu
contoh.
Sisi yang lain misalnya di Komisi I, harus kritis betul. Yang namanya Duta Besar dan Kedutaan dibiayai oleh negara fungsinya bukan hanya diplomasi di atas kertas. Fungsi utamanya adalah menolong warga negara yang ada di negara setempat. Buat apa diplomasi berbusa-busa kalau warga kita di negara mereka ditempatkan tidak tertangani dengan baik. Buat apa kita punya kantor megah, nggak ada satupun kantor Kedutaan kita yang nggak megah. Semuanya megah, keren, berbiaya tinggi, tapi apa ada gunanya untuk warga negara kita yang berada di luar negeri?
Itu contoh-contoh bagaimana cara kritis fraksi itu fokus yang berdampak dan dinikmati oleh masyarakat secara langsung. Itulah prinsip kerja fraksi yang secara umum yang akan terus dikawal oleh DPP PKB. Kita persilakan pimpinan fraksi dan anggota DPR RI untuk mulai beraktifitas insyaalaah. Moga moga perubahan UU MD3 segera berlangsung kemudian piminan dpr dan seluruan alat kelengkapan yang ada di DPR segera kondusif bekerja.
Buat Bu Ida sebagai Ketua DPR Sementara. Ketua DPR sementara ini. Saya mempersilakan tetap bekerja sampai betul-betul kondusif. Jadi Bu ida ini tetap ketua DPR sementara sampai kondusif betul-betul klek bekerja dengan baik. Betul-betul semua berjalan secara fair, akuntabel, dan setara. Itu lho. Nah, disitulah fungsi kebersamaan kita semua di dalam parlemen ini.
Yang ketiga yang perlu kami sampaikan juga bahwa ke depan tidak ada pilihan buat parlemen terutama fraksi PKB untuk bahu membahu dengan pemerintah
untuk membuktikan bahwa lima tahun ini betul-betul ada percepatan. Oleh karena itu, gunakan, manfaatkan, bersinergi dengan para menteri yang ada di pemerintahan untuk betul-betul membangun kerjasama yang produktif dan dirasakan oleh masyarakat, rakyat, dan para pemilih kita.
Demikian pengantar dari saya, selamat berdiskusi, terima kasih temen-temen wartawan. Moga-moga dimulainya kebersamaan parlemen ini membawa suasana kerja di parlemen yang kondusif. Demikian
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
