Catatan Hardiknas, Huda: Kebijakan Pendidikan Jangan Top Down
JAKARTA -
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda memberikan sejumlah catatan di peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2024. Dia menyoroti sejumlah hal, termasuk kemampuan siswa RI.
Huda awalnya bicara soal sistem pendidikan Indonesia masih banyak menghadapi tantangan dalam upaya meningkatkan kualitas peserta didik. Para pemangku kebijakan (stake holder) pun, menurutnya, perlu memperkuat kolaborasi dalam mencari terobosan perbaikan sistem pendidikan nasional.
"Kami menilai saat ini perlu peningkatan kolaborasi antara penyelenggara pendidikan dan masyarakat untuk memastikan kebijakan arah pendidikan kita tidak bersifat top down. Selain itu kolaborasi ini dibutuhkan untuk menentukan prioritas kebijakan penyelenggara pendidikan agar sesuai dengan masalah yang ada di lapangan," kata Huda dalam keterangannya, Kamis (2/5/2024).
Kemudian, Huda mengatakan capaian sistem pendidikan Indonesia saat ini masih belum terlalu mengembirakan. Hal itu, kata dia, bisa dilihat dari beberapa indikator seperti tingkat rendahnya kemampuan dasar siswa dalam bidang literasi, sains, dan matematika, masih belum tuntasnya persoalan kesejahteraan guru, hingga sempitnya akses pendidikan tinggi di tanah air.
"Ironisnya berbagai tantangan besar tersebut terkesan dihadapi dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat top down dan mempersempit keterlibatan masyarakat sipil di bidang pendidikan," imbuh dia.
Lebih lanjut, dia membeberkan, berdasarkan data Human Capital Indeks (HCI) Bank Dunia, kualitas potensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia dinilai masih kalah jauh dari Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Dia menyebut Indonesia hanya menduduki peringkat 96 dari 173 negara. Sementara Singapura menduduki peringkat 1, Vietnam 38, Malaysia 62, dan Thailand 63.
"Faktor yang membuat jeblok peringkat HCI Indonesia adalah rendahnya skor Indonesia dalam PISA dan tingginya pravelensi stunting anak-anak kita," ujar dia.
Dia menyebut hasil tes PISA Indonesia memang menunjukkan kemampuan siswa Indonesia dalam literasi, sains, dan matematika relatif tertinggal dari negara lain. Pada 2022, skor PISA Indonesia untuk literasi 359, sains 383, dan matematika 379. Capaian ini jauh tertinggal dari siswa Singapura di mana tingkat literasi 543, sains 561, dan matematikan 575.
"Bahkan Indonesia tertinggal dari Vietnam di mana kemampuan literasi siswanya mencapai skor 462, sains 472, dan matematika 469," tutur dia.
Lebih lanjut, dia juga menyoroti kebijakan Merdeka Belajar yang juga dinilai banyak kalangan belum benar-benar memberikan kemerdekaan bagi penyelenggara pendidikan merumuskan praktik belajar mengajar terbaik sesuai kebutuhan peserta didik. "Penetapan Kurikulum Merdeka mulai tahun ajaran 2024/2025 juga menjadi kendala tersendiri meskipun ada masa penyesuaian hingga dua tahun ke depan," lanjut dia.
Atas dasar itu lah, Huda lantas berpandangan kesejahteraan guru yang utama untuk menuntaskan persoalan di dunia pendidikan. Dia juga menyimpan harapan agar pemerintah memprioritaskan penyelesaian pengangkatan satu juta guru menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Dalam pandangan kami kesejahteraan guru ini menjadi kunci bagi apapun inovasi dalam peningkatan mutu sistem pendidikan kita. Jika guru sejahtera maka apapun kurikulumnya, apapun kompetensi peserta didik yang hendak dikembangkan, apapun metode belajar mengajar yang dipilih probabilitas keberhasilannya akan lebih tinggi," katanya
