|  | 

Pandangan Fraksi

Banyak Mudarat, Pilkada Langsung Mending Dihapus

Marwan new

Jakarta – Konflik horisontal, money politics, perampokan uang rakyat untuk kepentingan pemenangan, serta dampak negatif lain dari Pemilukada membuat Partai Kebangkitan Bangsa berpikir ulang mengenai sistem pemilihan langsung. Jelas terlihat lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya.

“Lihat saja seringnya timbul konflik horisontal, adanya budaya politik dan kebanyakan pemilukada ini berujung di MK. PKB sepakat dengan hasil munas PBNU yang salah satu rekomendasinya adalah pemilukada tidak lagi dilakukan secara langsung,” kata Ketua Fraksi PKB Marwan Ja’far dalam diskusi publik bertema Mahalnya Ongkos Politik di Ruang Fraksi PKB, DPR, Jakarta, Kamis (26/9/2013).

Marwan mencontohkan, seperti yang terjadi di Jawa Timur, konflik horisontal terjadi dengan mudahnya saat perhelatan Pemilukada. “Di Jatim sangat menyedihkan, antar keluarga berantem, antar kiai saling tidak enak komunikasinya. Makanya Pilkada langsung ini tidak bagus,” ujarnya.

Dia kemudian mencontohkan pengalaman serupa sebagai imbas Pemilukada di Jombang, Jawa Timur. Di mana, salah satu calonnya harus menghabiskan biaya sebesar Rp40 miliar. “Coba bagaimana mengembalikan dananya itu kalau tidak korupsi. Padahal Jombang sumber daya alamnya tidak ada,” paparnya.

Usai menyoroti perilaku para elit dan simpul massa, Marwan juga mengungkap dampak destruktif Pemilukada langsung terhadap tataran akar rumput. Pemilik hak suara kini sudah semakin apatis dan malah mengharapkan adanya money politics. “Demokrasi ini belum bagus, tingkat pendidikan juga masih sangat rendah dan ini menjadi tantangan yang harus dijawab,” tegasnya.

karena itu, PKB memberikan solusi agar kepala daerah di tingkat bupati atau wali kota dipilih oleh Dewan Pemilihan Daerah setempat. Karena dengan demikian, jika ada money politics dalam prosesnya tentu dengan mudah diketahui. “Kalau mau itu dikembalikan ke DPRD. Lebih baik dikembalikan ke DPRD, kalau ada money politics tentu akan ketahuan karena terorganisir,” jelasnya. (Laporan Rifki)

Related Articles

  • Pandangan Mini Fraksi RUU Penghapusan Kekersan Seksual

    Pandangan Mini Fraksi RUU Penghapusan Kekersan Seksual

      PANDANGAN MINI FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR-RI TERHADAP RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL   Disampaikan Oleh JuruBicara FPKB DPR-RI : Nihayatul Wafiroh AnggotaNomor: A-65   Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera untuk kita semua,     Yang  Terhormat, Saudara Pimpinan Sidang; Yang  Terhormat, Saudara  Anggota Dewan; Serta  Hadirin yang berbahagia     Marilah

  • Pandangan FPKB Tentang Perubahan UU MD3

    Pandangan FPKB Tentang Perubahan UU MD3

    PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami banyak perubahan termasuk lembaga permusyawaratan/perwakilan, yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

  • Pandangan Fraksi PKB Atas Perubahan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)

    Pandangan Fraksi PKB Atas Perubahan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)

    PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (FPKB) DPR RI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)   Upaya untuk melakukan perbaikan di tubuh Aparatur Sipil Negara (ASN) hendaknya didasarkan atas prinsip reformasi birokrasi yang meliputi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, efisiensi, profesionalisme, dan produkrifitas.

  • Yazied

    Sepakat

  • Setuju Bang Marwan, Pilkada langsung malah akan menimbulkan sikap matre bagi para pemilih dan sikap balik untung (modal harus kembali) bagi yang mencalonkan.