PenulisJAKARTA- Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Pembina DPP Perempuan Bangsa, Rustini Muhaimin, menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) film Suamiku Lukaku sebagai ruang refleksi bersama atas dinamika dan tantangan yang masih dihadapi perempuan hingga hari ini.
PenulisJAKARTA-Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perempuan Bangsa menyuarakan desakan kuat kepada pemerintah dan DPR RI untuk segera membentuk Undang-Undang khusus tentang Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO).
PenulisJAKARTA– Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyambut positif pengesahan revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSdK) dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (21/4/2026).
PenulisJAKARTA-Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), secara resmi membuka diskusi dan deklarasi bertajuk “Sobat Digital Bukan Korban Digital” yang digagas oleh DPP Perempuan Bangsa.
PenulisJAKARTA – Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang disambut positif oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
PenulisJAKARTA – Peringatan Hari Kartini tahun ini diwarnai desakan keras dari DPR RI untuk mengakhiri ancaman kekerasan seksual terhadap perempuan.
PenulisJAKARTA— Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB, Tommy Kurniawan, merespons rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa jalan tol sebagai bagian dari perluasan basis pajak dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029.
PenulisJAKARTA– Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syamsu Rizal, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap nasib 13 Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang hingga kini masih terjebak di Baku, Azerbaijan.
PenulisJAKARTA – Setelah penantian panjang selama 22 tahun, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) akhirnya resmi disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (21/4/2026).
PenulisJAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKB Daniel Johan berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dapat disahkan menjadi undang-undang besok, Selasa (21/4/2026).
