PenulisJAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menilai implementasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online harus menjadi momentum untuk membangun ekosistem transportasi online yang memberikan keuntungan dan kemudahan bagi semua pihak, baik pengemudi sebagai mitra, perusahaan aplikasi maupun masyarakat sebagai penumpang.
PenulisJAKARTA — Insiden kebakaran yang kembali menimpa kapal penumpang nasional memicu reaksi keras dari parlemen.
PenulisJAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rano Alfath mengapresiasi keberhasilan Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap MR alias Bos Gendut, buronan kasus narkotika di Kampung Bahari, Jakarta Utara, sekaligus menyita aset yang nilainya mencapai Rp39,9 miliar.
PenulisJAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Syafruddin, meminta pemerintah mengkaji secara matang rencana pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite.
PenulisJAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya, meminta Gubernur Papua Tengah dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) segera turun tangan menangani kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
PenulisJAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, mengapresiasi proses seleksi calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung yang dilakukan Panitia Seleksi (Pansel).
PenulisJAKARTA-Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanul Haq menyampaikan duta cita mendalam atas wafatnya sesepuh Pondok Bunten Pesantren, KH Hasanuddin Kriyani di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), Jakarta, Rabu (12/8/2026).
PenulisJAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunda implementasi pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace, hanya empat hari setelah kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Agustus 2026.
PenulisJAKARTA-Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH.
PenulisJAKARTA– Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Iman Sukri, meminta pemerintah segera menerbitkan travel warning atau peringatan bepergian ke wilayah konflik Timur Tengah bagi Warga Negara Indonesia (WNI).
