Komisi I Desak Pemerintah Terbitkan Travel Warning Setelah 1 WNI Tewas Diserang Houthi
JAKARTA– Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Iman Sukri, meminta pemerintah segera menerbitkan travel warning atau peringatan bepergian ke wilayah konflik Timur Tengah bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Permintaan itu disampaikan menyusul serangan kelompok Houthi terhadap kapal kargo MV Tihamah di kawasan Bab el-Mandeb, Yaman, yang menewaskan satu WNI dan melukai sejumlah awak kapal lainnya pada Selasa (11/8/2026).
"Kami berduka cita atas meninggalnya satu WNI akibat serangan terhadap kapal MV Tihamah di Yaman. Kami meminta pemerintah segera mengeluarkan travel warning ke Yaman dan wilayah konflik lain di Timur Tengah bagi WNI mengingat situasi keamanan di wilayah tersebut semakin berisiko," kata Iman di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Kapal kargo MV Tihamah diketahui diawaki oleh 11 orang, yang terdiri atas delapan warga negara Pakistan dan tiga WNI. Berdasarkan laporan kantor berita Reuters, serangan milisi bersenjata tersebut merenggut nyawa empat awak kapal, rinciannya tiga warga Pakistan dan satu WNI.
Iman Sukri meniai eskalasi konflik di wilayah perairan Timur Tengah yang kian membahayakan nyawa pelaut sipil, harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya keselamatan warga negara harus menjadi prioritas mutlak negara. “Serangan terhadap kapal sipil menunjukkan risiko nyata bagi WNI, baik yang bekerja sebagai awak kapal maupun yang melakukan perjalanan ke kawasan tersebut,” ujarnya.
Politisi asal Dapil Jawa Timur ini menjelaskan bahwa penerbitan travel warning bukan sekadar instrumen larangan, melainkan bentuk perlindungan preventif dari negara agar masyarakat terhindar dari potensi ancaman serangan bersenjata di wilayah konflik. “Apalagi saat ini situasi di Selat Hormuz maupun perairan di wilayah Timur Tengah kian memanas seiring konflik AS-Israel dengan yang tak kunjung berakhir,” katanya.
Ia juga menuntut Kementerian Luar Negeri (Kememlu) bergerak cepat memberikan atensi penuh terhadap korban selamat maupun proses pemulangan jenazah WNI yang tewas di Yaman ke Tanah Air. Selain itu pemerintah juga harus memastikan hak-hak WNI yang menjadi korban terpenuhi. “Kami meminta pemerintah memastikan seluruh kebutuhan korban terpenuhi, baik perawatan bagi WNI yang terluka, pendampingan bagi yang selamat, maupun proses pemulangan jenazah ke Indonesia. Negara harus hadir dan memastikan hak-hak WNI yang menjadi korban terpenuhi,” pungkas legislator PKB tersebut.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
