Tinjau Ulang Sanksi Untuk Lion Air, Haji Cucun: Masalah Ini Harus Disikapi Dengan Bijak
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa H. Cucun Syamsulrijal menilai Kementerian Perhubungan (kemenhub) perlu meninjau ulang pemberian sanksi terhadap Lion Air. Menurutnya, kesalahan dalam penanganan penumpang dengan pesawat penerbangan JT-161 dari Singapura pada 10 Mei 2016 di Bandara Sekarno Hatta yang berbuntut jatuhnya sanksi Kemenhub kepada Pihak Lion Air menurutnya juga harus disikapi dengan bijaksana oleh semua stakeholder.
"Sebaiknya ditinjau ulang, terlebih lagi bula terbukti dalam menjatuhkan sanksi pihak Kemenhub tanpa melakukan penyelidikan atau investigasi terlebih dahulu," ungkap H Cucun Syamsulrijal yang juga Sekretaris Fraksi PKB DPR RI, usai RDPU di Komisi V DPR RI, Selasa (24/05/).
Haji Cucun juga menegaskan, harus ada komunikasi yang baik antara kemenhub dan pihak dari LionAir. Sebab di era kompetisi saat ini keterbukaan menjadi hal penting untuk kemajuan bersama. "Presiden juga menyampaikan di era kompetisi ini harus ada keterbukaan. Eksisting maskapai penerbangan yang lain juga bisa tumbuh layanan baik karena ada persaingan. Maka eksistensi lion harus harus dipertahankan. Kalau ada kukurangan-kekurangan itukan harus diperbaiki dengan ada peraturan pemerintah. Saling komunikasilah Kemenhub dan Lion Air ini," katanya lagi.
Sebagai salah satu maskapai penerbangan anak bangsa, lanjut Haji Cucun, Lion Air telah banyak membantu pemerintah mengatasi problem perintisan membuka keterbuhungan antar daerah melalui transportasi udara. Bahkan perusahaan Lion Air juga telah membantu meningkatkan pertumbuhan pariwisata melalui masuknya wisawatawan dari berbagai negeri. "Saya lihat Lion Air juga selalu melakukan perbaikan, setiap ada kekurangan yang terjadi sebelumnya juga telah diperbaiki. Sayangnya ini tidak terpublikasi, sehingga dianggap akumulasi " imbuhnya.
Lebih lanjut H. Cucun mengatakan sanksi berupa pembekuan sementara 95 rute penerbangan baru Lion Air dan pelarangan penambahan rute penerbangan selama enam bulan ke depan menurutnya bisa berdampak langsung terhadap airlines nasional maupun kepada dunia penerbangan Indonesia. "Saya yakin, masyarakat kita juga tidak menghendaki adanya mudharat atau dampak yang lebih buruk dari sanksi itu sendiri," tandasnya.
