|  | 

FPKB Daerah

DPRD Pasuruan Pelopori Perda Wajib Sekolah Madrasah

sudiono fauzan

JAKARTA – Maraknya kasus kriminal yang melibatkan anak-anak menjadi kegelisahan banyak pihak, terutama para orang tua. Dari persoalan tawuran, narkoba, hingga kasus pembunuhan. Hal inilah yang tengah serius diantisipasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan melalui peraturan daerah (perda) nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan.

Menurut Ketua DPRD Pasuruan, Sudiono Fauzan, berpendapat problematika ini ditengarai kurang pengawasan terhadap anak. Terutama pada ketika anak-anak telah selesai waktu sekolah. Karena itu Ia mengaskan harus ada produk hukum yang mengikat untuk melindungi masa depan anak-anak bangsa.

“Dalam perda ini, salah satu isinya adalah tentang program mewajibkan anak dari tingkat SD hingga SLTA untuk mengikuti sekolah madrasah. Sebab, hasil riset kami, pemicu kenakalan anak-anak itu salah satunya, bila anak-anak tidak memiliki kegiatan ketika selepas jam sekolah baik di sekolah atau pun di rumah. Sehingga lepas dari pengawasan,” ujar Sudiono yang juga berasal dari Fraksi PKB DPRD Pasuruan, selasa 24/05.

Kosongnya kegiatan anak-anak selepas pulang sekolah yang lepas dari pengawasan, lanjutnya, memberi peluang bagi anak-anak hingga dapat terpengaruh hal-hal negatif. Dengan perda ini, maka diharapkan anak-anak dapat mengisi kegiatan kosong tersebut melalui sekolah di madrasah.

“Pendidikan madrasah diniyah bukan hanya sebagai penyeimbang pendidikan formal saja, melainkan lebih bagaimana mencetak anak-anak sekolah menjadi pribadi yang berakhlaqul karimah,” imbuhnya.

Perda nomor 4 tahun 2014 rencananya akan diterapkan mulai tahun 2016/2017 ini. Sampai saat ini, peraturan bupati (perbup) dan juga kurikulum telah dirampungkan dan tengah gencar disosialisasikan kepada masyarakat kabupaten Pasuruan. Sudiono pun berharap, perda ini menjadi produk unggulan yang dapat menjadi gerakan bersama dalam memperbaiki masa depan anak-anak bangsa.

“Mudah-mudahan inisiatif dari Bupati Pasuruan, Gus Irsyad (HM Irsyad Yusuf – red) yang juga kader NU dan Ketua PKB ini, menjadi produk unggulan yang dapat dicontoh oleh daerah-daerah lain,” tukas Sudiono.

Related Articles

  • Teruskan Tradisi Santri, PKB DKI Jakarta Gelar Musabaqoh Kitab Kuning

    Teruskan Tradisi Santri, PKB DKI Jakarta Gelar Musabaqoh Kitab Kuning

    JAKARTA –  Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB DKI Jakarta mengadakan Musabaqoh Kitab Kuning yang diadakan di Pondok Pesantren Al Kenaniyah, Jakarta Timur Rabu-Kamis, 06-07 April 2016. Dalam perlombaan kali ini peserta sebanyak 70 santri putra-putri yang merupakan perwakilan dari 60 pesantren se DKI Jakarta. Para peserta diwajibkan membaca kitab Ihya Ulumudin yang merupakan kitab Tasawuf.

  • Fraksi PKB Kab. Ende Minta Pemerintah Lakukan Hal Ini Untuk Tingkatkan PAD

    Fraksi PKB Kab. Ende Minta Pemerintah Lakukan Hal Ini Untuk Tingkatkan PAD

    KUPANG – Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Ende, Kupang, Fraksi Partai Kebnagkitan Bangsa menyampaikan pandangan umum  terhadap Nota Keuangan Atas Rancangan APBD Kabupaten Ende Tahun Anggaran (TA) 2016. Menurut Ketua Fraksi PKB DPRD Ende, Abdul Kadir, S.Sos pemerintah kurang melakukan langkah progresif dalam penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Pasalnya, PAD Kabupaten Ende tidak mengalami peningkatan

  • FPKB DPRD Kaltim Minta “Oleh-oleh Resmi” Hasil Kunker Gubernur

    FPKB DPRD Kaltim Minta “Oleh-oleh Resmi” Hasil Kunker Gubernur

    KALTIM – Gubernur kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, diminta membawa oleh-oleh berupa laporan resmi kunjungan kerja usai lawatannya ke Paris Francis. Hal ini diungkap oleh Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim, Syafruddin, menyinggung kebiasaan Gubernur Kaltim yang tidak melibatkan DPRD dalam laporan kunkernya. “Ya selama ini, sepulang dari luar negeri, Gubernur biasanya langsung konfrensi pers dengan

  • Salim Kancil Tewas, DPRD Minta Bentuk Pansus Tambang

    Salim Kancil Tewas, DPRD Minta Bentuk Pansus Tambang

    LUMAJANG – Anggota DPRD Jawa Timur mendesak terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) terkait tambang pasir Lumajang. Pansus ini akan mengkaji masalah perizinan, pendapatan daerah, dampak lingkungan hingga masalah yang ditimbulkan terkait keberadaan tambang tersebut yang tidak hanya di Lumajang. “Pansus ini akan dibentuk untuk menguakkan hak inisiatif DPRD Jatim. Tentunya tidak membahas hanya masalah hukum melainkan

  • FPKB DPRD Riau Minta Penanganan Khusus Kabut Asap

    FPKB DPRD Riau Minta Penanganan Khusus Kabut Asap

    RIAU – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Riau menyatakan sikap prihatin atas musibah kabut asap berkepanjangan yang terjadi di Provinsi Riau. Pernyataan fraksi secara resmi disampaikan juru bicara fraksi Firdaus, S.Ag dalam forum rapat paripurna DPRD Riau yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Pelestarian Pengembangan Budaya Melayu dan Kearifan Lokal, Senin (7/9/2015). Ini pernyataan Fraksi

Kata Mutiara

“Keberhasilan seorang pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam menyejahterakan umat yang mereka pimpin” --- Gusdur