PKB Usulkan Pemerintah Bentuk Join Comittee Tangani Rohingya
JAKARTA- Partai Kebangkitan Bangsa menyikapi isu imigran Rohingya dan Bangladesh dengan menggelar dialog publik dengan tema "Momentum Indonesia Menegakkan Kemanusiaan Global". Diskusi tersebut diharapkan membuka jalan penanganan imigran yang ada di Indonesia.
Dalam diskusi tersebut Perwakilan dari Kementerian Luar Negeri menyampaikan progres dari pertemuan menteri luar negeri tiga negara yakni Indonesia, Thailand dan Malaysia. Dari pertemuan tersebut Indonesia menyampaikan hal ini permasalahan regional yang perlu melibatkan negara asal, negara transit dan negara tujuan.
"Pemerintah Myanmar sudah menyatakan kesanggupan ingin menyelesaikan masalah ini. Myanmar akan mengirim wakil untuk melihat kondisi pengungsi yang berada di Aceh Utara dan Aceh Timur," jelas Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri, Andi Rahmianto dalam dialog publik di Graha Gus Dur, Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (22/5).
Andy menegaskan pemerintah Indonesia sudah pernah menangani imigran dari berbagai negara sahabat. Ia menambahkan ada sekitar 12 ribu imigran ditambah 1700 imigran rohingya dan Bangladesh yang datang ke Indonesia dari 40 negara sahabat.
"Pemerintah perlu menyelamatkan mereka dengan mengedepankan rasa kemanusiaan. Indonesia pekan depan secara pro aktif mengajak masyarakat internasional UNCHR, PBB, dan negara regional Thailand, Malaysia dan Myanmar untuk dialog mencari solusi," jelas Andi.
Indonesia, lanjut Andi pernah membuat kerjasama dengan Australia membahas penanganan imigran. Dalam forum kerjasama tersebut disepakati dua prinsip dalam penanganan imigran. "Pertama melibatkan negara asal, negara transit dan negara tujuan, dan Kedua prinsip berbagi beban dan berbagi tanggung jawab dengan negara regional," jelasnya.
Sementara Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syaiful Bahri Anshori mengusulkan membentuk komite bersama dengan negara ASEAN lain untuk menyelesaikan masalah rohingya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan secara detil dan melihat kondisi rohingya di Myanmar.
"Sebaiknya pemerintah membentuk join committee melalui PBB untuk melihat masalah Rohingya secara langsung baik di pengungsian maupun di Myanmar. Juga mengetahui jumlah masyarakat etnis Rohingya di Myanmar," kata Syaiful yang juga Sekretaris Dewan Syuro PKB ini.
Ditempat yang sama Dewan Syuriah PBNU, KH. Masdar F. Mashuri menyoroti kasus rohingya sebagai rasa ketidakadilan global yang dipertontonkan. Mnurutnya negara akan menyambut Rohingya seandainya mereka konglomerat.
"Posisi Indonesia dari sudut prinsip kemanusiaan, saya kira kita harus terbuka sesuai dengan konstitusi. Tanpa memandang pengungsi merupakan konglomerat atau kaum miskin," ungkap Masdar.
Dialog publik rutinan yang digelar di DPP PKB ini dihadiri ratusan peserta dan puluhan jurnalis. Tampak anggota DPR RI Fraksi PKB antara lain Danil Johan, Rohani, Arzetti dan Neng Eem Marhumah.
