|  | 

Pandangan Fraksi

FPKB Minta PT. Freeport Indonesia Bangun Smelter di Papua

Jakarta-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat (FPKB DPR) kembali menegaskan sikapnya untuk menolak pembangunan lokasi pembangunan smelter oleh PT. Freeport Indonesia di luar Papua. Oleh karenanya, FPKB mendesak kepada PT. Freeport Indonesia untuk segera melakukan langkah-langkah persiapan pembangunan smelter tersebut.

Menurut Ketua FPKB DPR Helmi Faisal Zaini, proses pengolahan dan pemurnian atau pembangunan smelter harus dilakukan di daerah penambangan yaitu di Papua. Demikian disampaikan Helmi Faisal saat membuka acara Diskusi Publik bertajuk
“Menggugat Regulasi dan Menagih Janji Pt. Freeport Indonesia” di Ruang Rapat Fraksi, Gedung DPR RI, Rabu (4/2/15).
“Segera PT. Freeport melakukan langkah-langkah persiapan untuk melakukan pengolahan di daerah asal dimana mereka melakukan ekplorasi dan eksploitasi tersebut, yaitu di Papua” ujarnya.

Sikap kritis FPKB tersebut, menurutnya, perlu dilakukan karena FPKB DPR merupakan bagian penting dari pemerintah sebagai partai koalisi, terutama terkait pengawalan visi Nawacita yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi dalam membangun ketahanan energi agar benar-benar dapat terwujud.

“Mimpi kita terkait ketahanan energi seharusnya bisa dijawab dalam Renstra di Kementerian ESDM selama lima tahun kedepan”ujarnya.

Namun yang menjandi masalah bagi Indonesia saat ini adalah kurangnya memaksimalkan potensi energi baru dan terbarukan yang sangat besar yang miliki oleh Indonesia saat ini. Padahal, terang legislator yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Timur (NTB) ini, negara-negara lain seperti Cina itu dapat memanfaatkan potensi energi sinar matahari yang mereka miliki.

Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal era Presiden SBY ini menjelaskan, bahwa daerah-daerah yang masuk Kawasan Indonesia Timur (KTI) sampai sekarang masih menghadapi persoalan tentang kebutuhan energi ini. Untuk itu, dirinya sangat mendukung pembangunan smelter oleh PT. Freeport Indonesia di Papua sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan rasa keadilan di tanah Papua.

Selain masalah pembangunan smelter, FPKB juga menyayangkan kebijakan pemerintah untuk memberikan perpanjangan kontrak kepada PT. Freeport Indonesia selama enam bulan tanpa melalui bermusayawarah dengan DPR terlebih dahulu.
Sedangkan sikap FPKB DPR berikutnya adalah meminta kepada pemerintah untuk melakukan harmonisasi dari sisi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, baik yang berupa peraturan pemerintah maupun peraturan menteri agar tidak bertabrakn dengan dengan UU No. 4/2009 tentang Minerba.

“Karena dalam pandangan kami, ada kebijakan yang saling tumpang tindih atau bertabrakan dengan UU Minerba”pungkasnya.(rouf)

Related Articles

Kata Mutiara

“Keberhasilan seorang pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam menyejahterakan umat yang mereka pimpin” --- Gusdur

A new version of this app is available. Click here to update.