Cak Udin Open 2026 Tuntas Digelar, Bukti Komitmen PKB Majukan Olahraga Rakyat
MALANG-Turnamen bulutangkis Cak Udin Open 2026 resmi berakhir setelah partai final digelar pada Sabtu (18/7/2026).
MALANG-Turnamen bulutangkis Cak Udin Open 2026 resmi berakhir setelah partai final digelar pada Sabtu (18/7/2026).
MALANG-Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur V (Malang Raya), M.
BOGOR-Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin, meluncurkan organisasi kebencanaan Sinergi Aksi Peduli Bangsa (SIGAP BANGSA) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (18/7/2026).
JAKARTA-Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin turut ambil bagian dalam turnamen mini soccer yang digelar Panji Bangsa dalam rangka menyambut Hari Lahir (Harlah) PKB ke-28.
JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, mendesak aparat penegak hukum memberikan sanksi tegas kepada oknum praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi melalui modus “ambil jatah” sistematis.
JAKARTA– Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, meminta wacana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA/SMK Negeri di Jawa Barat dikaji secara sangat matang.
JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafruddin, memberikan apresiasi atas dimulainya groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Blok Masela di Kepulauan Tanimbar, Maluku, pada Kamis (26/7/2026).
JAKARTA – Krisis kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara, seperti Kota Medan, Deli Serdang, Binjai, dan Langkat, memicu sorotan parlemen.
JAKARTA – Paradigma pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar Indonesia didesak untuk dirombak total.
JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKB, Eva Monalisa, mengingatkan agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat tidak menjadi instrumen hukum bagi kepentingan investasi.
