FPKB Beri Catatan RUU Pertanggung Jawaban APBN 2014
JAKARTA- FPKB mengapresiasi terhadap pemerintah yang telah berupaya meningkatkan transparansi keuangan negara. Meskipun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk perbaikan kedepan.
Juru Bicara FPKB, Cucun Ahmad menyampaikan beberapa catatan terkait RUU Pertanggung Jawaban APBN 2014 terutama bidang pajak dan sumber daya alam. Pertama, lanjutnya FPKB mendesak pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan hutang pihak ketiga, kedua, FPKB meminta pemerintah untuk menyelesaikan temuan BPK tentang pajak.
“Ketiga, perbaikan penanganan aset tetap dan normalisasi barang milik negara. Dan terakhir meminta pemerintah melakukan penyempurnaan pencatatan kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) yang masih tidak dapat dijelaskan seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Cucun yang juga Anggota Komisi IV saat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (1/7).
FPKB, Cucun manambahkan akan mendorong pemerintah untuk melakukan penilaian kinerja terhadap kementerian atau lembaga negara. “Kami menyayangkan lifting minyak masih dibawah target APBN 2014,” imbuhnya.
Cucun menambahkan FPKB menghargai kinerja pemerintah dengan kondisi saat ini. “Kami menerima RUU Pertanggung Jawaban APBN 2014 dan dibahas lebih lanjut,” pungkasnya.
