PBNU Baru dan Prakarsa Dama
Oleh : Taufiq R. Abdullah (Wk. Sekjen 1999 - 204, 204-2010)
PBNU hasil Muktamar Jombang 2026 sudah terbentuk. Jumlah pengurusnya 210 orang. Merekal sudah berjanji mengemban amanah melanjutkan perjuangan para pendiri dan penggerak NU. Semoga mendapatkan kemudahan dalam menjalankannya.
Di antara sekian banyak amanah, ada satu yang pantas segera diletakkan di meja kesepakatan. Yakni, meredakan sengketa nasab Ba‘alawi yang telah mengganggu hubungan diantara sebagian warga nahdliyyin.
Pekerjaan ini mungkin tidak semeriah pelantikan. Tidak ada pengguntingan pita. Yang diperlukan justru menyambung kembali pita hubungan orang-orang yang sudah telanjur saling menyindir, saling mencurigai, bahkan saling mengancam.
PBNU mungkin memerlukan waktu untuk merumuskan rencana kerja. Namun, ketegangan di masyarakat tidak bisa disuruh menunggu lama-lama.
Sengketa nasab Ba‘alawi telah membawa kita pada persoalan yang lebih luas daripada sekadar silsilah. Ada perdebatan bukti sejarah, ada keberatan terhadap perilaku sebagian habib, dan ada pertentangan kelompok yang mengancam ketenteraman. Ketiganya berkaitan, tetapi memerlukan penanganan berbeda.
Perlu terus ditegaskan bahwa perilaku buruk seorang habib bukan bukti bahwa nasabnya tidak tersambung kepada Nabi. Sebaliknya, nasab yang tersambung kepada Nabi tidak berarti dapat dijadikan alasan bagi para habib untuk berbuat semau gue.
Klaim sejarah perlu diuji. Ancaman dan kekerasan perlu dicegah. Keselamatan warga jangan menunggu kesepakatan tentang silsilah.
Bentrokan pada pengajian di Pegundan, Pemalang, pada Juli 2025 menjadi pengingat bahwa ketegangan ini memiliki akibat nyata. Perdebatan telah menyentuh emosi dan harga diri, bahkan mengarah pada penolakan terhadap keberadaan pihak lain. Upaya mencari kejernihan makin terdesak oleh saling serang dan pencarian dukungan. Ruang untuk saling mendengar pun menyempit.
Harapan kepada PBNU cukup beralasan. NU dekat dengan lingkungan sosial yang sedang bersitegang. Jaringan pesantren, pengurus di daerah, dan hubungan antartokoh merupakan modal penting untuk merawat kembali kepercayaan di antara para pihak.
Ketua Umum PBNU periode sebelumnya, H. Yahya Cholil Staquf, pernah menyatakan tidak hendak membawa polemik nasab ke dalam keputusan PBNU, dengan alasan perkara tersebut bukan masalah syariat. Pandangan itu perlu dibaca dalam konteks batas keterlibatan organisasi dalam menetapkan silsilah.
Pembatasan tersebut tentu berbeda dengan tanggung jawab menghadapi akibat sosialnya. PBNU tidak perlu menjadi hakim nasab untuk memimpin perdamaian.
Menyebut persoalan sebagai urusan kultural juga tidak menghilangkan tanggung jawab merawat masyarakat. NU tumbuh dalam hubungan antarkiai, santri, dan jemaah. Keretakan hubungan di antara mereka merupakan panggilan suci kepada PBNU untuk hadir
Menurut saya, prakarsa perdamaian yang belum cukup terasa merupakan kekurangan yang patut menjadi perhatian. Semakin lama pertentangan berlangsung, semakin berat pula beban untuk mengakhirinya. Tokoh-tokoh yang sedang berbeda bisa makin sulit mundur karena sudah terlanjur dielu-elukan sebagai pahlawan oleh pendukungnya. Berdamai pun bisa dirasakan mengecewakan pelanggan.
Instruksi PBNU pada 2 Juni 2025 telah menegaskan pentingnya adab, penghormatan terhadap ilmu, perlindungan martabat warga, serta kewajiban mencegah perpecahan dan mendamaikan pertentangan. Landasan sikapnya sudah tersedia. Tantangannya ialah bagaimana membuat instruksi itu terasa dalam kehidupan nyata.
Instruksi adalah sepucuk surat yang dapat sampai ke cabang. Tetapi belum tentu pesannya sampai kepada orang yang sedang marah. Apalagi bisa saja suratnya buru-buru masuk arsip, sedangkan aktivitas maki-memaki terus teramplifikasi.
NU memiliki banyak teladan keberanian mengambil prakarsa. Setelah kerusuhan Situbondo 1996, Gus Dur ikut memprakarsai pertemuan lintas agama di Surabaya dan berhasil merumuskan sikap bersama untuk menenangkan umat.
Pada masa KH Hasyim Muzadi, kewibawaan NU juga menjadi tempat orang menggantungkan harapan perdamaian. Pada Desember 2005, tokoh Muslim dan Kristen dari Poso mendatangi PBNU untuk berkonsultasi penyelesaian konflik.
Prakarsa tentu tidak selalu berhasil. Keberhasilan perdamaian pun tidak patut diklaim sebagai hasil kerja satu lembaga. Yang layak diteladani ialah kesediaan mendatangi persoalan, mendengar pihak yang berseberangan, dan membantu mengendalikan kemarahan.
Konteks hari ini berbeda. Kepemimpinan PBNU mempunyai pertimbangannya sendiri. Namun, semangat untuk hadir di tengah kesulitan umat tetap relevan. Nama besar para pendahulu akan lebih bermakna bila menggerakkan pengabdian; amat disayangkan jika hanya sebagai materi pidato dalama acara haul.
Banyak orang merindukan kehadiran PBNU sebagai pengayom umat, peduli terhadap persoalan kebangsaan, dan ikhlas memperjuangkan kemaslahatan bersama. Kerinduan itu tumbuh dari keteladanan demi keteladanan para pendiri dan pemimpin NU, juga dari khidmah para kiai dan pengurus di tingkat bawah yang sehari-hari mendampingi masyarakat. Dari merekalah umat mengenal NU sebagai tempat bersandar ketika menghadapi kesulitan, termasuk ketika hubungan antarsesama ada keretakan.
Harapan kepada NU, lebih-lebih kepada Pengurus Besarnya, memang besar. Itulah konsekuensi historis dari kepercayaan yang dibangun melalui pengabdian lintas generasi. Karena itu, ketika sengketa berkembang menjadi percekcokan hingga benturan fisik, sementara peran PBNU belum cukup terasa, kekecewaan pun muncul. Di balik kekecewaan itu masih tersimpan kepercayaan bahwa NU mampu berbuat lebih banyak.
Harapannya, kepengurusan baru membawa semangat untuk merawat kepercayaan tersebut. Kebenaran layak diperjuangkan dengan kejujuran, keadilan ditegakkan tanpa keberpihakan golongan, dan martabat manusia dijaga dalam setiap perbedaan. Persaudaraan sesama Muslim dan sesama bangsa menjadi pijakan untuk saling menghormati serta saling mendukung bagi kemajuan bersama. Di situlah prakarsa damai PBNU menemukan arti dan kewibawaannya.
Semoga umat yang sedang bercerai dapat rujuk kembali
