Program Gentengnisasi Prabowo Bergulir, Komisi V Minta Kementerian PKP Utamakan Pengrajin Lokal
JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Ahmad Fauzi, mendesak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk melibatkan pengrajin lokal di seluruh daerah dalam pelaksanaan program gentengnisasi. Langkah ini dinilai sangat penting agar proyek nasional berskala besar tersebut tidak dikuasai oleh segelintir korporasi atau terpusat di satu wilayah penghasil saja.
“Kami mendukung komitmen Presiden Prabowo agar program gentengnisasi membawa manfaat ekonomi merata. Kami meminta Kementerian PKP melibatkan pengrajin lokal dan jangan sampai proyek ini hanya dinikmati satu produsen besar,” ujar Ahmad Fauzi di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ahmad Fauzi menanggapi peluncuran kebijakan gentengnisasi nasional yang digagas pemerintah untuk meningkatkan kualitas kelayakan dan kesehatan hunian masyarakat. Daerah-daerah sentra genteng tanah liat maupun genteng pres tradisional dituntut mendapat alokasi pengadaan sesuai domisili pengerjaan proyek.
“Setiap daerah memiliki pengrajin genteng lokal. Jika proyeknya berada di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, atau luar Jawa, utamakan pembelian dari pengrajin setempat agar anggaran negara dirasakan langsung oleh masyarakat daerah,” tegasnya.
Legislator PKB dari Daerah Pemilihan Banten I tersebut menekankan bahwa keterlibatan pengusaha kecil akan memicu efek berganda (multiplier effect) bagi penguatan perekonomian daerah. Penciptaan lapangan kerja baru serta pencegahan kesenjangan ekonomi antarwilayah menjadi muara utama dari pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Keterlibatan pengrajin lokal akan menjaga keberlangsungan usaha pengrajin kecil dan memperkuat industri bahan bangunan daerah. Efek berganda ini menjadi kunci utama penguatan ekonomi kerakyatan,” kata Ahmad Fauzi.
Ia menginstruksikan Kementerian PKP untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dan asosiasi UMKM guna mendata pengrajin genteng lokal yang memenuhi standar kualitas serta kapasitas produksi. Petunjuk teknis (juknis) pengadaan barang dan jasa dituntut berpihak pada asas keadilan dan keterbukaan akses pasar.
“Kementerian PKP harus menciptakan mekanisme pengadaan yang transparan, kompetitif, dan memberikan kesempatan adil bagi pengrajin lokal. Kemitraan dengan pemda dan asosiasi penting untuk memastikan standar kualitas dipenuhi,” ucapnya.
Ahmad Fauzi memperingatkan pemerintah agar menutup rapat celah praktik oligopoli atau permainan vendor besar yang berpotensi mematikan usaha genteng rakyat. Transparansi proses pengadaan barang dan jasa dipandang sebagai cermin integritas tata kelola anggaran publik.
“Jangan sampai proyek yang nilainya besar ini membuat pengrajin lokal di daerah hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Negara harus hadir memberikan perlindungan bagi pelaku ekonomi kecil,” tutur politikus PKB tersebut.
Aturan mengenai sertifikasi standar mutu genteng pres lokal diimbau untuk dibantu proses penerbitannya secara gratis oleh instansi teknis pemerintah. Pendampingan teknologi produksi dipandang perlu agar genteng buatan UMKM daerah memenuhi standar keselamatan konstruksi perumahan nasional.
“Pemerintah daerah dan pusat harus memfasilitasi sertifikasi mutu bagi pengrajin lokal agar genteng yang dihasilkan memenuhi spesifikasi teknis. Pembinaan berkelanjutan wajib berjalan seiring dengan alokasi pasar,” pungkas Ahmad Fauzi.
Penulis : Ahmad Riyadi
Editor : Rach Alida Bahaweres
