Komisi II Edo: Anggaran Rp42 Triliun untuk Pemulihan Bencana Sumatera Harus Tepat Sasaran
JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Eka Widodo alias Edo, mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang telah merestui anggaran sebesar Rp42 triliun untuk pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Anggaran itu menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan wilayah Sumatera yang terdampak bencana.
Menurut Edo, anggaran Rp42 triliun bukan sekadar angka besar dalam dokumen negara, melainkan harapan jutaan warga untuk kembali ke rumah, menyekolahkan anak-anak mereka, serta menghidupkan kembali aktivitas ekonomi yang sempat lumpuh akibat bencana.
“Ini adalah harapan jutaan warga Sumatera. Karena itu, kami akan memastikan anggaran ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, tepat sasaran, dan dikelola secara transparan,” ujar Edo.
Ia menegaskan, pemerintah harus membuka secara rinci penggunaan anggaran tersebut kepada publik. Masyarakat perlu mengetahui berapa alokasi untuk pembangunan jalan, sekolah, rumah ibadah, pasar, hingga pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Jangan sampai rakyat hanya tahu total anggarannya Rp42 triliun, tetapi tidak mengetahui uang itu digunakan untuk apa. Transparansi harus dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban,” tegasnya.
Edo juga mengingatkan agar pemerintah menerapkan prinsip Satu Data, Satu Peta, dan Satu Komando dalam pelaksanaan program pemulihan. Terlebih, terdapat sekitar 11.520 kegiatan pemulihan yang direncanakan berlangsung sepanjang 2026–2028. Tanpa data kerusakan yang akurat dan peta prioritas yang terintegrasi, ia khawatir terjadi tumpang tindih proyek maupun penganggaran ganda.
Selain itu, Edo meminta agar mayoritas anggaran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan langsung para korban bencana. Pemerintah perlu membatasi belanja yang tidak berdampak langsung, seperti rapat, perjalanan dinas, dan jasa konsultan yang berlebihan.
“Yang harus bangkit adalah warga Sumatera, bukan birokrasi proyek. Jangan sampai anggaran pemulihan justru lebih banyak terserap untuk urusan administratif daripada kebutuhan masyarakat,” katanya.
Terkait rencana lelang dini pada Januari–Februari 2027, Edo menyatakan dukungannya karena langkah tersebut dapat mempercepat pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Namun, ia mengingatkan agar seluruh proses pengadaan dilakukan secara terbuka melalui e-Tender, termasuk mengumumkan pemenang dan membuka akses kontrak kepada publik.
“Jangan ada lagi praktik lelang yang sudah diatur sejak awal. Proyek pemulihan harus bersih dari permainan kepentingan dan hanya boleh dimenangkan oleh pihak yang memenuhi persyaratan serta memiliki kapasitas,” ujarnya.
Edo juga mendorong pengawasan menyeluruh dengan melibatkan BPKP dan BPK sesuai kewenangannya. Pengawasan tersebut perlu diperkuat melalui partisipasi kepala desa, tokoh adat, dan masyarakat penyintas bencana sebagai pengawas langsung di lapangan. Mereka dinilai paling memahami kondisi wilayah dan kebutuhan riil masyarakat.
Penulis: Mohammad Saihu
Editor: Khafidlul Ulum
