Tiket Pesawat Melonjak di Tengah Bencana, Komisi V : Tindak Tegas Operator Nakal
ACEH – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Ruslan M.
ACEH – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Ruslan M.
JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan, menanggapi langkah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang tengah melakukan penyelidikan terkait kayu gelondongan yang hanyut dan menumpuk akibat banjir besar di Aceh dan Sumatera.
MAKASSAR-Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan perlunya percepatan transformasi pendidikan vokasi agar lulusan SMK mampu terserap pasar kerja global.
MAKASSAR-Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, mengungkap temuan baru terkait terhambatnya regenerasi guru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), khususnya untuk jurusan-jurusan spesifik seperti pengelasan dan geospasial.
JAKARTA — Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief, menegaskan pentingnya konsistensi pemerintah dalam menerapkan amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.
JAKARTA— Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) daerah pemilihan Aceh, Ruslan Daud, mendesak Pertamina segera mengatasi kelangkaan gas elpiji dan bahan bakar minyak (BBM) yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pascabencana banjir dan tanah longsor.
JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah, mengapresiasi langkah cepat dan efektif Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menangkap gembong narkotika Dewi Astutik di Sihanoukville, Kamboja.
JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB asal Aceh, Irmawan, mendesak pemerintah pusat segera mengirim bantuan darurat berskala besar ke wilayah Aceh dan sejumlah daerah di Sumatera yang terdampak banjir bandang dan longsor.
JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani terus mendorong peningkatan kesejahteraan, kompetensi, dan perlindungan profesi guru.
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rina Saadah, meminta pemerintah melakukan investigasi dan evaluasi menyeluruh terhadap skema pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan di Indonesia.
