PenulisJAKARTA – Setelah penantian panjang selama 22 tahun, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) akhirnya resmi disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (21/4/2026).
PenulisJAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKB Daniel Johan berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dapat disahkan menjadi undang-undang besok, Selasa (21/4/2026).
PenulisJAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Indrajaya, merespons langkah Pemerintah Kabupaten Puncak yang menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari menyusul konflik antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan TNI di wilayah tersebut.
PenulisJAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Oleh Soleh memberikan perhatian serius terhadap kondisi pelajar Indonesia di luar negeri, di tengah kondisi perang yang masih terus berkecamuk.
PenulisJAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB Habib Syarief Muhmmad geram dengan maraknya kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi.
PenulisJAKARTA– Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, mendesak agar proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian difokuskan untuk kepentingan ekonomi nasional.
PenulisJAKARTA— Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syamsu Rizal, meminta pemerintah Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam mendorong perpanjangan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat yang dijadwalkan berakhir pada Rabu, 22 April 2026.
PenulisJAKARTA– Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Imas Aan Ubudiyah, mendesak pemerintah segera melakukan intervensi guna mengamankan pasokan dan menstabilkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) non-subsidi.
PenulisSURABAYA-Pembina DPP Perempuan Bangsa, Rustini Muhaimin Iskandar, melakukan dialog dan kunjungan ke UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (PRSMP) Surabaya, dalam rangka memberikan dukungan moral dan motivasi kepada anak-anak binaan.
PenulisJAKARTA– Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Irmawan, mendesak pemerintah untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh pada layanan transportasi umum menyusul kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi per 18 April 2026.
