PenulisJAKARTA-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) beserta sejumlah ulama membahas empat isu strategis dalam acara Ijtima’ Ulama Indonesia menjelang puncak acara Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB.
PenulisJAKARTA-Perempuan Bangsa, organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menegaskan komitmennya untuk membesarkan PKB sekaligus mendorong terpenuhinya target keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di parlemen.
PenulisJAKARTA-Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II, H.
PenulisJAKARTA-Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perempuan Bangsa akan menggelar dua agenda nasional secara bersamaan dalam rangka memeriahkan Hari Lahir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke-28.
PenulisJAKARTA — Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Habib Syarief Muhammad menegaskan pentingnya mengembalikan posisi ulama sebagai kompas moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
PenulisJAKARTA- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) pada rapat paripurna di Gedung DPR RI, Selasa (21/7/2026).
PenulisJAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani merespon pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa dirinya memahami persoalan yang masih dihadapi masyarakat, termasuk rendahnya gaji guru, terbatasnya lapangan kerja, dan masih tingginya angka kemiskinan ekstrem.
PenulisJAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB, Marwan Jafar, mendesak Bank Indonesia (BI), pemerintah, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal guna menghadapi ketidakpastian global serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
PenulisJAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) resmi ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR RI dalam Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
PenulisJAKARTA – Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru.
