PenulisJAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Arzeti Bilbina, meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya setelah munculnya kasus dugaan keracunan makanan di Sidoarjo, Jawa Timur.
PenulisJAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mohamad Toha meminta pemerintah memastikan pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional, baik melalui program Mobil Nasional (Mobnas) maupun Motor Listrik Nasional (Molinas), dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir.
PenulisJAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah, merespons langkah Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri yang menangkap enam orang terkait aksi siaran langsung (live streaming) bermuatan pornografi dengan modus memperoleh keuntungan dari penonton.
PenulisJAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Iman Sukri, mendesak pemerintah dan tim SAR menggencarkan pencarian lima jurnalis yang hilang kontak saat meliput di kawasan Gunung Anak Krakatau, Perairan Selat Sunda, sejak Senin (7/9/2026).
PenulisJAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Mahdalena, mendesak pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial dan perlindungan menyeluruh bagi korban kebakaran di pasar Kampung Bapouda, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah.
PenulisJAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rivqy Abdul Halim, meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) menindak tegas pihak-pihak yang sengaja menaikkan harga masker secara tidak wajar di tengah situasi bencana.
PenulisJAKARTA-Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia meminta standarisasi industri tidak memarginalkan petani kecil dalam rantai pasok.
PenulisJAKARTA — Senior Riset Center for Indonesia Policy Studies (CIPS), Jimmy Daniel Berlianto mengatakan, para pekerja gig membutuhkan model perlindungan yang mampu menjaga fleksibilitas sekaligus memberikan kepastian dan rasa aman.
PenulisJAKARTA — Legislator PKB sekaligus inisiator Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Gig, Syaiful Huda, menegaskan pentingnya Indonesia segera memiliki regulasi khusus yang mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja gig.
PenulisJAKARTA – Komisi IX DPR RI secara tegas menyatakan dukungannya agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Gig atau RUU GIG dapat disahkan menjadi undang-undang yang berdiri sendiri.
