Ratusan Hektare Hutan Papua Masih Membara, Komisi IV Minta Pemadaman Dipercepat
JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Usman Husin, mendesak pemerintah untuk mempercepat penanganan dan mengerahkan sumber daya maksimal guna memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan. Penanganan yang cepat dinilai sangat penting untuk mencegah kerusakan lingkungan yang kian parah serta meminimalkan ancaman bahaya asap bagi kesehatan masyarakat.
“Masih terjadinya karhutla di Papua Selatan tentu memprihatinkan. Kami meminta pemerintah segera mengerahkan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk memadamkan api agar kebakaran tidak meluas dan menimbulkan dampak lebih besar,” ujar Usman di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Usman menanggapi keputusan Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang telah menetapkan status tanggap darurat bencana karhutla. Berdasarkan data BNPB per 1 November 2026, kebakaran telah melahap 695 hektare lahan dengan 379 titik panas, di mana 253 hektare di antaranya masih dalam kondisi membara dengan 171 titik api aktif.
“Ketika hutan terbakar, bukan hanya pepohonan yang hilang, tetapi ada habitat satwa yang rusak dan keseimbangan ekosistem yang terganggu. Ini kerugian ekologis yang pemulihannya membutuhkan waktu panjang,” katanya.
Legislator PKB tersebut menyoroti kerentanan kawasan lahan gambut Papua Selatan yang mencapai 1,12 juta hektare di tengah terpaan fenomena El Nino. Karakteristik lahan gambut yang menyimpan material organik di bawah permukaan tanah membuat api sangat mudah merambat di bawah tanah walau bagian permukaan tampak sudah padam.
“Kondisi gambut dan El Nino yang kuat membutuhkan pemantauan ekstra ketat. Api yang terlihat padam di permukaan belum tentu mati di bawah tanah, sehingga risiko menyala kembali sangat tinggi jika tidak ditangani menyeluruh,” tegas Usman.
Ia menyambut baik perpanjangan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Papua Selatan hingga 5 November 2026 sebagai langkah intervensi darurat. Namun, koordinasi tim pemadam darat dan pembasahan lahan (rewetting) pada titik-titik gambut kritis dituntut untuk terus ditingkatkan secara intensif.
“Langkah modifikasi cuaca harus diimbangi dengan kesiapan tim pemadam darat di titik terdepan. Pembasahan kawasan gambut yang rawan terbakar harus menjadi prioritas utama penanganan,” ucapnya.
Usman mengingatkan bahwa dampak kabut asap karhutla mengancam kualitas hidup warga akibat penurunan standar kesehatan udara dan risiko ISPA. Pemerintah daerah diimbau menyiagakan posko kesehatan dan membagikan masker medis secara gratis kepada warga terdampak.
“Dampak asap mengandung partikel berbahaya yang merusak paru-paru masyarakat. Pemerintah daerah wajib menyiagakan fasilitas pelayanan kesehatan gratis dan memberikan perlindungan bagi kelompok rentan,” tutur politikus PKB tersebut.
Usman memastikan Komisi IV DPR RI akan mengawal ketersediaan anggaran serta dukungan sarana prasarana penanganan karhutla Papua Selatan hingga situasi benar-benar terkendali. Negara diwajibkan hadir melindungi kelestarian paru-paru hijau di kawasan timur Indonesia.
“Kami di Komisi IV DPR akan mengawal ketat penanganan bencana karhutla ini sampai seluruh titik api padam. Keselamatan warga dan kelestarian ekosistem Papua adalah amanat undang-undang yang harus dijaga,” pungkasnya.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
