PenulisJAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Habib Syarief, mendorong pemerintah memperkuat digitalisasi pembelajaran.
PenulisJAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Jaelani, meminta pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertindak lebih tegas terhadap perusahaan tambang yang terbukti merusak ekosistem laut, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara.
PenulisJAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, merespon keputusan Presiden RI Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi.
PenulisJAKARTA— Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB, Anisah Syakur, menyoroti meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, termasuk di lingkungan pendidikan.
PenulisJAKARTA – Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Habib Syarief menegaskan bahwa pemerintah harus memperjuangkan kesejahteraan guru secara serius dan berkeadilan.
PenulisJAKARTA-Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh (akrab disapa Ninik), menyatakan keprihatinan mendalam atas maraknya kasus penolakan pasien di rumah sakit, yang dalam beberapa insiden tragis berujung kematian.
PenulisJAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, mengecam keberadaan bandara yang beroperasi di kompleks industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, tanpa melibatkan otoritas resmi pemerintah.
PenulisJAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, menyoroti fenomena masyarakat yang belakangan ini lebih memilih menghubungi petugas pemadam kebakaran (Damkar) dibandingkan melapor kepada pihak kepolisian saat menghadapi berbagai persoalan.
PenulisJAKARTA-Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari menyatakan dukungan terhadap rencana Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin untuk menugaskan TNI dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) dalam menjaga seluruh kilang minyak di Indonesia.
PenulisJAKARTA-Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan bahwa pemerintah tengah mempercepat pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 mengenai penanggulangan kemiskinan ekstrem.
