PenulisJAKARTA – Ketua PBNU Hasanuddin Ali menilai Nahdlatul Ulama (NU) perlu mengubah pendekatan dalam merangkul generasi muda, masyarakat perkotaan, kaum profesional, hingga kelompok kelas menengah.
PenulisJAKARTA — Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai isu politik transaksional dan dugaan politik uang yang muncul dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) merupakan fenomena ironis.
PenulisJAKARTA – Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta KH.
PenulisJAKARTA — Ketua PBNU Hasanuddin Ali menyebut Nahdlatul Ulama (NU) membutuhkan sosok pemimpin yang mampu membaca perubahan Indonesia dan menerjemahkannya menjadi gagasan serta tindakan konkret.
PenulisJAKARTA – Kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) KH Musta’in Syafi’ie menilai bahwa politik uang menjelang Muktamar ke-35 NU bukan sekadar isu tapi merupakan kondisi faktual di lapangan.
PenulisJAKARTA — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya untuk dibahas pada tahap selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku.
PenulisBANDUNG-Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong penguatan ekosistem pendidikan nasional guna mengatasi ketimpangan distribusi tenaga pengajar di daerah.
PenulisJAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion, mendesak pemerintah memastikan pengelolaan kebun kelapa sawit hasil penertiban Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang kini berada di bawah pengelolaan PT Agrinas Palma Nusantara tidak memicu konflik baru di tengah masyarakat.
PenulisJAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap banyaknya sekolah yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
PenulisJAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto telah menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026, Jumat (14/8/2026), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI menilai pidato kenegaraan tersebut memberikan penegasan penting mengenai arah pembangunan Indonesia, yakni pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pengelolaan kekayaan alam harus bermuara pada kesejahteraan rakyat.
