Dugaan Markas Judol di Kompleks TNI Cijantung, Taufiq PKB Minta Diusut Tuntas
JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Taufiq R.
JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Taufiq R.
JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB, Marwan Jafar, menegaskan bahwa independensi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menyusun anggaran dan rencana kerja tetap wajib berjalan beriringan dengan prinsip akuntabilitas.
JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) harus mampu menghadirkan sistem tata kelola guru yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
JAKARTA— Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M.
JAKARTA — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, mendesak penyelenggara Satu Data Indonesia untuk mengedepankan prinsip transparansi, kehati-hatian, serta perlindungan data pribadi publik.
JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Abdullah meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Syamsu Rizal, mendukung penuh keputusan tegas pemerintah yang menolak memberikan izin penyelenggaraan konser musisi asal Amerika Serikat, Israel Houghton, di Jakarta.
JAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB, Fauqi Hapidekso, mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk menggelar investigasi menyeluruh atas skandal pesta narkoba yang melibatkan 22 warga binaan di Rutan Kelas I Depok, Jawa Barat.
JAKARTA — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Hilman Mufidi, mendesak pemerintah menjadikan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026 rilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alarm keras evaluasi.
JAKARTA— Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang (UU).

