Maman Imanulhaq Usulkan Empat Solusi untuk Tangani 18 Bayi Korban TPPO di Singapura
JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Maman Imanulhaq, mengusulkan empat solusi untuk menangani 18 bayi warga negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus adopsi ilegal di Singapura.
Maman menegaskan, kasus tersebut bukan sekadar persoalan administrasi pengangkatan anak, melainkan kejahatan serius yang melibatkan pemalsuan dokumen dan jaringan perdagangan manusia. Karena itu, proses adopsi yang bersumber dari tindak pidana harus ditangani secara hukum dan tidak boleh mengabaikan hak serta perlindungan anak.
"Ini bukan sekadar masalah administrasi adopsi biasa, melainkan kejahatan luar biasa yang melukai kedaulatan perlindungan anak Indonesia. Negara harus hadir memastikan seluruh bayi korban TPPO mendapatkan perlindungan dan bisa kembali ke tanah air," tegasnya.
Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan, Majalengka, itu meminta Kemensos segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura.
Menurutnya, delapan bayi yang masih menjalani proses persidangan di Singapura harus mendapatkan penanganan diplomatik dan hukum secara serius. Sementara status hukum bayi yang telah diputus pengadilan setempat perlu ditelaah dan dikoordinasikan lebih lanjut melalui jalur hukum yang berlaku.
Maman juga menyoroti adanya dugaan pemalsuan identitas kependudukan dalam kasus tersebut. Berdasarkan temuan awal, sebagian besar bayi diduga berasal dari keluarga di Jawa Barat, tetapi identitas kependudukannya diubah menjadi warga Kalimantan Barat sebelum dibawa ke luar negeri.
"Ini menunjukkan adanya celah serius dalam sistem administrasi kependudukan dan pengawasan pengangkatan anak. Aparat harus mengusut tuntas siapa saja yang terlibat, termasuk pihak-pihak yang membantu pemalsuan dokumen," ujarnya.
Ia menyampaikan empat langkah yang harus segera dilakukan Kemensos. Pertama, mempercepat repatriasi melalui diplomasi dan koordinasi lintas negara agar seluruh bayi WNI korban TPPO dapat segera dipulangkan ke Indonesia.
Kedua, menelusuri orang tua kandung melalui identifikasi identitas biologis dan asal-usul bayi. Langkah ini penting untuk memastikan proses reunifikasi keluarga atau penempatan dalam pengasuhan alternatif yang sah dan aman.
Ketiga, menyiapkan rehabilitasi sosial secara menyeluruh, termasuk tempat penampungan yang aman, pendampingan medis, pemulihan kondisi psikologis sesuai kebutuhan, serta perlindungan khusus bagi bayi korban TPPO.
Keempat, mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tim PIPA) dan memperketat pengawasan lintas kementerian dan lembaga agar praktik pemalsuan dokumen serta penyalahgunaan prosedur adopsi tidak kembali terjadi.
Maman mengingatkan, pengangkatan anak antarnegara atau inter-country adoption memiliki persyaratan hukum yang ketat dan harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child).
Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak oleh warga negara asing harus memenuhi persyaratan khusus, melalui prosedur perizinan yang berlaku, serta berada dalam pengawasan pemerintah.
Penulis : Amin
Editor : Khafidlul Ulum
