Asep Romy Romaya: UU Pelindungan Ketenagakerjaan Hadirkan Keadilan dan Kepastian bagi Pekerja
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Asep Romy Romaya, menegaskan bahwa pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan harus menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan, kepastian hukum, dan kesejahteraan pekerja di Indonesia.
Menurut Asep, kehadiran regulasi tersebut merupakan langkah penting dalam membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan dunia kerja. Namun, substansi undang-undang harus benar-benar diwujudkan dalam kebijakan dan praktik yang memberikan manfaat nyata bagi pekerja.
"Undang-undang ini jangan hanya menjadi kumpulan norma hukum, tetapi harus benar-benar menghadirkan perlindungan nyata bagi pekerja. Kita ingin hubungan industrial yang lebih adil, pekerja mendapatkan hak-haknya, dan dunia usaha juga memiliki kepastian dalam menjalankan kegiatan ekonomi," ujar Asep.
Ia mengatakan, tantangan ketenagakerjaan saat ini semakin kompleks. Persoalan ketidakpastian hubungan kerja, pengupahan, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga meningkatnya jumlah pekerja di sektor informal dan ekonomi digital membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Asep menilai, perubahan pola kerja seiring perkembangan teknologi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak pekerja. Pengemudi transportasi daring, kurir, pekerja lepas, serta pekerja dalam ekosistem platform digital juga membutuhkan perlindungan yang memadai.
Menurutnya, perlindungan tersebut harus mencakup kepastian hubungan kerja, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta mekanisme pengaduan apabila terjadi pelanggaran hak.
"Jangan sampai seseorang kehilangan kesempatan bekerja atau terjebak dalam hubungan kerja yang tidak adil hanya karena tidak memiliki posisi tawar yang kuat. Perlindungan pekerja harus menjangkau seluruh lapisan, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal dan ekonomi digital," katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya larangan bagi pemberi kerja untuk mensyaratkan maupun menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja. Praktik semacam itu berpotensi merugikan pekerja dan membatasi kebebasan mereka dalam menentukan masa depan pekerjaan.
Selain perluasan perlindungan, Asep menekankan pentingnya pengaturan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan sistem alih daya atau outsourcing.
Menurutnya, pengaturan hubungan kerja harus memberikan keseimbangan antara fleksibilitas dunia usaha dan perlindungan terhadap pekerja. Jangan sampai fleksibilitas justru membuka ruang bagi praktik ketenagakerjaan yang merugikan pekerja, seperti ketidakpastian status kerja dan pengabaian hak normatif.
"Setiap pekerja harus mendapatkan kejelasan mengenai status hubungan kerja, upah, jaminan sosial, serta hak-hak lainnya. Kepastian hukum menjadi penting agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam hubungan industrial," ujarnya.
Asep juga mengingatkan bahwa perlindungan pekerja perempuan, penguatan jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan undang-undang tersebut.
Lebih lanjut, Asep menegaskan bahwa keberhasilan UU Pelindungan Ketenagakerjaan tidak hanya ditentukan oleh substansi regulasi, tetapi juga keseriusan pemerintah dalam mengawal implementasinya.
Pemerintah perlu menyiapkan peraturan pelaksanaan, memperkuat pengawasan ketenagakerjaan, serta memastikan perusahaan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan juga harus disertai mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran hak pekerja.
Ia menilai, dialog antara pemerintah, pekerja, pengusaha, dan serikat pekerja juga perlu terus diperkuat untuk membangun hubungan industrial yang sehat dan produktif.
"Tujuan akhirnya adalah menghadirkan keseimbangan. Pekerja mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang layak, sementara dunia usaha tetap tumbuh dan mampu menciptakan lapangan kerja. Keduanya tidak boleh dipertentangkan karena sama-sama menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi nasional," tegasnya.
Asep berharap, UU Pelindungan Ketenagakerjaan dapat menjadi landasan untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan Indonesia yang lebih berkeadilan, manusiawi, dan berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan investasi dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan setiap pekerja memperoleh hak, perlindungan, dan kehidupan yang lebih sejahtera.
Penulis : Maya
Editor : Rach Alida
