Komisi XII Syafruddin: Perpres Pengadaan Migas Perkuat Wibawa Negara dalam Importasi Energi
JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Syafruddin, mengapresiasi penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026 yang mengubah mekanisme pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) dari skema business to business (B2B) menjadi government to government (G2G) dan government to business (G2B).
Menurut Syafruddin, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi tawar dan wibawa negara dalam pengadaan energi dari luar negeri. Melalui kebijakan ini, Kementerian ESDM melalui Lemigas sebagai Badan Layanan Umum (BLU) akan menjadi representasi negara dalam proses pengadaan, sementara Pertamina berperan sebagai pembeli atau offtaker.
Ia menilai, mekanisme pengadaan yang selama ini dilakukan Pertamina melalui skema B2B masih memiliki kelemahan, terutama terkait kepastian pasokan dan proses negosiasi dengan pemasok.
“Selama ini, Pertamina bisa memenangkan tender dengan harga kompetitif. Namun, kemenangan tersebut tidak selalu menjamin pasokan karena pemasok terkadang membatalkan kesepakatan secara sepihak ketika mendapatkan penawaran lebih tinggi. Situasi seperti ini tentu tidak menguntungkan bagi negara,” ujar Syafruddin.
Legislator PKB dari daerah pemilihan Kalimantan Timur itu menegaskan, keterlibatan negara secara langsung melalui Lemigas akan memperkuat posisi Indonesia dalam bernegosiasi dengan pemasok internasional. Selain memperoleh harga yang kompetitif, pemerintah juga memiliki ruang lebih besar untuk melakukan diversifikasi pemasok dan memastikan kepastian pengiriman.
“Dengan Lemigas menjadi representasi negara dalam proses pengadaan, marwah dan bargaining position Indonesia akan semakin kuat. Pemasok juga harus lebih bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Pembatalan sepihak tidak boleh lagi dianggap sebagai hal biasa,” tegasnya.
Syafruddin menilai penerbitan Perpres tersebut sangat relevan dengan kondisi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi. Sekitar 85 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor, sementara minyak mentah juga didatangkan dari sejumlah negara, termasuk kawasan Timur Tengah dan Rusia.
Dengan tingginya ketergantungan tersebut, menurutnya, sistem pengadaan energi nasional harus menjamin tiga hal utama, yakni harga yang kompetitif, kepastian rantai pasok dan pengiriman, serta perlindungan negara dari praktik pembatalan kesepakatan secara sepihak.
“Ketergantungan impor yang tinggi harus diimbangi dengan sistem pengadaan yang kuat. Negara tidak boleh berada pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan pemasok internasional. Karena itu, Perpres ini menjadi terobosan penting untuk memperkuat tata kelola importasi energi nasional,” jelasnya.
Meski demikian, Syafruddin mengingatkan bahwa perubahan mekanisme pengadaan tersebut bukan berarti menghilangkan peran Pertamina. Ia menegaskan, Pertamina tetap menjadi aktor penting dalam menjaga ketahanan energi nasional, khususnya dalam pengelolaan dan distribusi BBM serta LPG kepada masyarakat.
“Akan ada pembagian tugas yang lebih jelas. Lemigas berfokus pada proses pengadaan sebagai representasi negara, sedangkan Pertamina bertindak sebagai offtaker yang membeli komoditas hasil pengadaan tersebut. Keduanya harus bersinergi agar rantai pasok energi nasional semakin kuat,” ungkapnya.
Syafruddin berharap implementasi Perpres Nomor 107 Tahun 2026 berjalan transparan, profesional, dan akuntabel. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar energi global, tetapi juga menjamin ketersediaan pasokan, menjaga stabilitas harga, dan melindungi kepentingan masyarakat.
Penulis: Boy Anugerah
Editor: Khafidlul Ulum
