Mafirion Apresiasi Pembentukan Pokja Penyelesaian 13 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
JAKARTA-Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion Syamsuddin Rogo, mengapresiasi langkah pemerintah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk mempercepat penyelesaian 13 kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu yang hingga kini belum memperoleh kepastian hukum.
Menurut Mafirion, pembentukan Pokja yang melibatkan unsur pemerintah, Komnas HAM, dan Kejaksaan Agung merupakan langkah positif sekaligus menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam mencari jalan keluar atas berbagai hambatan yang selama ini menyebabkan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat mengalami kebuntuan.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta seluruh pihak yang telah mengambil inisiatif membentuk Pokja ini. Ini merupakan langkah baik dan patut kita dukung bersama,” ujar Mafirion di Jakarta.
Ia menilai, persoalan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak boleh terus dibiarkan tanpa kepastian. Sebab, di balik setiap peristiwa tersebut terdapat korban, keluarga korban, serta masyarakat yang selama puluhan tahun menantikan keadilan dan kebenaran.
Menurutnya, pembentukan Pokja harus menjadi momentum untuk mengakhiri kebuntuan koordinasi dan perbedaan persepsi hukum antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, terutama dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
“Jangan sampai persoalan prosedural dan perbedaan penafsiran hukum antarlembaga justru menjadi penghalang bagi para korban untuk mendapatkan keadilan. Negara harus hadir memastikan setiap proses berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak berhenti pada persoalan administrasi maupun birokrasi,” tegasnya.
Mafirion juga berharap Pokja yang dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, dapat bekerja secara efektif dengan membangun mekanisme koordinasi yang jelas, terukur, dan memiliki target penyelesaian.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pembentukan Pokja tidak boleh berhenti sebatas menghasilkan kesepakatan teknis atau memperbaiki tata kerja antarlembaga. Lebih dari itu, harus ada kemajuan nyata dalam proses penegakan hukum dan pemenuhan hak-hak korban.
“Yang kita harapkan bukan sekadar terbentuknya Pokja, tetapi bagaimana Pokja ini mampu membuka jalan bagi penyelesaian kasus-kasus tersebut. Harus ada tindak lanjut yang konkret, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ia menegaskan, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu harus tetap berlandaskan prinsip keadilan, kebenaran, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak korban dan keluarga korban.
Selain penegakan hukum melalui mekanisme Pengadilan HAM, menurut Mafirion, negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemulihan korban, memberikan pengakuan terhadap penderitaan yang dialami, serta menjamin agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
“Pemulihan korban dan keluarga korban merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara. Keadilan tidak hanya berbicara tentang proses hukum, tetapi juga tentang pengakuan, pemulihan, dan jaminan bahwa pelanggaran serupa tidak terulang di masa depan,” jelasnya.
Mafirion berharap, langkah pemerintah ini dapat menjadi babak baru dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia. Ia juga mendorong agar seluruh lembaga terkait membuka ruang komunikasi dan partisipasi yang bermakna bagi korban, keluarga korban, serta organisasi masyarakat sipil.
“Ini kesempatan baik bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa negara tidak melupakan sejarah dan tidak meninggalkan para korban. Kita harus memberikan dukungan agar proses ini berjalan, sekaligus memastikan bahwa prinsip keadilan dan hak asasi manusia tetap menjadi landasan utama,” tutup Mafirion.
