Harga Gula Melonjak di 98 Kabupaten/Kota, Pemerintah Diminta Segera Lakukan Intervensi
JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Rivqy Abdul Halim, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret mengendalikan kenaikan harga gula yang terjadi di 98 kabupaten/kota di Indonesia. Intervensi pemerintah diperlukan agar lonjakan harga tidak semakin membebani masyarakat dan memicu inflasi menjelang akhir tahun. “Kami meminta pemerintah segera meredam kenaikan harga gula. Jangan sampai masyarakat harus membeli gula dengan harga semakin mahal karena kondisi ini berpotensi mendorong inflasi menjelang akhir tahun,” ujar Rivqy di Jakarta, Rabu (11/11/2026)
Rivqy merujuk pada data yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta, Senin (9/11/2026). BPS menyampaikan bahwa rata-rata harga gula nasional pada minggu pertama November 2026 mencapai Rp19.189 per kilogram. Angka tersebut jauh di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) konsumen sebesar Rp17.500 per kilogram.
BPS juga mencatat sejumlah daerah mengalami harga gula yang relatif tinggi, di antaranya Kabupaten Pasangkayu sebesar Rp22.000 per kilogram, Kepulauan Sula Rp21.800 per kilogram, dan Kabupaten Sigi Rp20.667 per kilogram. “Harga rata-rata gula nasional sudah melampaui HAP konsumen. Bahkan, kenaikan harga terjadi di 98 kabupaten/kota. Persoalan ini harus segera dicarikan jalan keluar agar tidak semakin membebani masyarakat,” tegasnya.
Legislator PKB asal Jawa Timur itu juga menyoroti lambatnya pelaksanaan penugasan pemerintah dalam mengintervensi pasokan gula. Sebagaimana diketahui, ID Food selalu salah satu lembaga pengampu sektor pangan, mendapatkan penugasan untuk mengolah 150.000 ton Gula Kristal Mentah (GKM) menjadi Gula Kristal Putih (GKP). Dari jumlah tersebut, sebanyak 100.000 ton akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan wilayah Indonesia Timur.
“Kami menyayangkan intervensi pemerintah, termasuk realisasi impor dan pengolahan gula, baru berjalan ketika harga sudah terlanjur melambung. Percepatan produksi dan distribusi harus segera dilakukan, terutama untuk memenuhi kebutuhan gula di kawasan Indonesia Timur,” ujarnya.
Selain persoalan produksi, Rivqy menyoroti ketimpangan distribusi stok gula nasional. Berdasarkan laporan SGN, sebanyak 87 persen dari total stok atau setara 404.783 ton berada di Jawa Timur. Sementara itu, sekitar 93 persen stok gula telah berada di tangan pedagang dan hanya 7 persen yang masih dikuasai SGN. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya sejumlah persoalan yang harus segera diselesaikan pemerintah, mulai dari penumpukan stok di Jawa Timur, penguasaan stok oleh pedagang, hingga tingginya biaya logistik akibat panjangnya rantai distribusi apabila gula harus dikirim dari Jawa Timur ke wilayah Indonesia Timur.
“Ada tiga persoalan yang harus segera dicarikan solusinya. Pertama, penumpukan stok gula di Jawa Timur yang mencapai 87 persen. Kedua, sebagian besar stok sudah berada di tangan pedagang. Ketiga, biaya logistik dan panjangnya rantai distribusi jika gula harus dikirim dari Jawa Timur ke wilayah Indonesia Timur,” jelasnya.
Kapoksi PKB Komisi VI DPR RI itu menegaskan pemerintah perlu mempertimbangkan sejumlah langkah strategis, antara lain pembatasan kuota pembelian oleh pedagang, penguatan Cadangan Pangan Pemerintah melalui BUMN, serta peningkatan kapasitas pabrik gula di luar Pulau Jawa.
“Kita tidak boleh membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Pengaturan tata niaga dan distribusi stok gula harus segera dibenahi agar pasokan tersedia secara merata dan harga dapat dikendalikan,” tegas Rivqy.
Lebih lanjut, Rivqy mengingatkan pemerintah agar memperhatikan tiga persoalan waktu yang turut memengaruhi kenaikan harga gula. Pertama, kesenjangan waktu antara produksi dan konsumsi akibat siklus musim giling. Kedua, lamanya penahanan stok oleh pedagang yang berpotensi memicu spekulasi musiman. Ketiga, keterlambatan intervensi pemerintah melalui kebijakan impor dan pengolahan gula.
“Ketiga persoalan waktu tersebut harus menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai keterlambatan produksi, distribusi, maupun intervensi kebijakan justru membuat harga gula semakin tidak terkendali,” pungkasnya.
Penulis : Arief
Editor : Rach Alida
