Ida Fauziyah Kecam Dugaan Asusila di Ponpes Jakarta Selatan, Minta Polisi Usut Tuntas
JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ida Fauziyah, mengecam dugaan tindakan asusila yang terjadi di salah satu pondok pesantren di kawasan Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Ia meminta kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut dan memastikan para korban mendapatkan perlindungan serta pendampingan.
“Saya mengecam keras dugaan tindakan asusila yang terjadi di salah satu pesantren di Jakarta Selatan. Saya meminta kepolisian mengusut tuntas kasus ini, mengungkap seluruh fakta, serta memastikan proses hukum berjalan secara adil,” kata Ida Fauziyah di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Legislator dari Dapil DKI Jakarta II itu menegaskan, dugaan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Terlebih, apabila tindakan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan relasi kuasa antara pimpinan pesantren dan santri yang berada dalam posisi rentan.
Berdasarkan informasi yang beredar, terduga pelaku berinisial F diduga memanfaatkan kedudukan dan otoritasnya sebagai pimpinan pondok pesantren dengan meminta sejumlah santri memijatnya. Dugaan perbuatan tersebut telah dilaporkan korban ke Polda Metro Jaya. “Relasi antara pimpinan pesantren dan santri seharusnya dibangun atas dasar kepercayaan, pengasuhan, dan pendidikan. Ketika kewenangan itu diduga disalahgunakan untuk melakukan tindakan asusila, persoalannya menjadi sangat serius dan harus ditangani secara menyeluruh,” tegasnya.
Menurut Ida, pengusutan hingga tuntas penting untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa, memastikan ada atau tidaknya korban lain, serta mencegah kemungkinan intimidasi terhadap korban maupun saksi. Penanganan perkara juga harus dilakukan secara profesional dengan mengedepankan perspektif korban.
Ia meminta aparat penegak hukum memberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan apabila dugaan tindak pidana tersebut terbukti. Penegakan hukum juga penting untuk memberikan efek jera dan mencegah penyalahgunaan otoritas serupa di lingkungan pendidikan. Selain proses hukum, Ida meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama lembaga perlindungan anak dan pihak terkait memastikan para korban memperoleh pendampingan psikologis, layanan kesehatan, serta perlindungan dari tekanan maupun stigma sosial.
“Jangan sampai korban justru mengalami tekanan atau takut untuk bersuara. Mereka harus dilindungi, didampingi, dan dipastikan mendapatkan pemulihan psikologis. Identitas korban, terutama jika masih anak-anak, juga wajib dirahasiakan,” ujarnya.
Ida menambahkan, kasus ini harus menjadi momentum bagi pemerintah dan seluruh pengelola lembaga pendidikan keagamaan untuk memperkuat sistem pengawasan dan mekanisme pengaduan yang aman bagi santri. “Pesantren harus menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar, tumbuh, dan menimba ilmu agama. Jangan sampai kepercayaan yang diberikan orang tua kepada lembaga pendidikan justru disalahgunakan oleh pihak yang memiliki kewenangan,” pungkasnya.
Penulis : Zein M
Editor : Rach Alida Bahaweres
