DPR Desak Usut Tuntas Kasus Kekerasan Seksual oleh Pengasuh Pesantren di Jaksel
JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Maman Imanulhaq, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan pimpinan pondok pesantren (ponpes) berinisial F terhadap tujuh santrinya di Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
Ia juga meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) segera turun tangan memberikan perlindungan, pendampingan psikologis, serta pemulihan trauma (trauma healing) secara menyeluruh kepada seluruh korban.
Saat dihubungi wartawan, Rabu (11/11/2026), Maman menegaskan bahwa keselamatan dan pemulihan kondisi psikologis anak-anak korban harus menjadi prioritas utama. Terlebih, dugaan tindakan tersebut dilakukan dengan modus meminta santri memijat pelaku, yang merupakan bentuk manipulasi dan penyalahgunaan relasi kuasa terhadap anak.
“Hal terpenting saat ini adalah memastikan para korban mendapatkan perlindungan maksimal dan pemulihan psikologis. Jangan sampai mereka mengalami trauma berkepanjangan akibat peristiwa ini. Negara harus hadir untuk memastikan hak-hak anak korban terpenuhi,” tegasnya.
Maman juga meminta aparat penegak hukum menangani perkara tersebut secara serius, profesional, dan transparan. Jika terbukti bersalah, pelaku harus dijatuhi hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan tanpa ada perlakuan istimewa.
Menurutnya, tindakan kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang tidak boleh ditoleransi, terlebih apabila dilakukan oleh seseorang yang memiliki tanggung jawab mendidik, membimbing, dan melindungi anak-anak di lingkungan pendidikan.
Ia mengingatkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dijerat Pasal 76E juncto Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya diperberat apabila pelaku merupakan pendidik atau tenaga kependidikan, sesuai ketentuan pemberatan pidana dalam undang-undang tersebut.
Selain penegakan hukum, Maman meminta KemenPPPA berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga perlindungan anak untuk memastikan para korban memperoleh layanan pendampingan hukum, konseling psikologis, rehabilitasi sosial, serta jaminan keamanan selama proses hukum berlangsung.
Di sisi lain, ia mengingatkan masyarakat agar tidak menggeneralisasi kasus tersebut dengan menyudutkan seluruh lembaga pendidikan pesantren. Menurutnya, dugaan kejahatan yang dilakukan seorang oknum tidak boleh menjadi alasan untuk merusak citra dan marwah pesantren secara keseluruhan.
“Perbuatan ini merupakan tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai tindakan satu orang merusak nama baik dan marwah pesantren yang selama ini memiliki kontribusi besar dalam mendidik akhlak, moral, dan karakter anak-anak bangsa,” ujarnya.
Maman menegaskan, pesantren harus tetap menjadi ruang pendidikan yang aman bagi anak-anak. Karena itu, kasus ini harus menjadi momentum bagi seluruh lembaga pendidikan, termasuk pesantren, untuk memperkuat sistem pengawasan, perlindungan santri, serta mekanisme pencegahan kekerasan seksual.
Penulis: Amin
Editor: Khafidlul Ulum
