Komisi V Syafiuddin Dukung KAI Batalkan Impor KRL Bekas, Prioritaskan Keselamatan Penumpang
JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Syafiuddin Asmoro, mendukung keputusan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI yang membatalkan rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Keputusan tersebut dinilai sebagai langkah tepat dengan mempertimbangkan keselamatan dan kenyamanan penumpang.
Syafiuddin mengatakan, keputusan bisnis terkait pengadaan sarana transportasi merupakan kewenangan PT KAI. Terlebih, keputusan pembatalan tersebut diambil setelah tim KAI melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi kereta di Jepang.
Menurutnya, pertimbangan usia kereta yang rata-rata telah mencapai 28 tahun, keberlanjutan pemeliharaan, serta risiko kelelahan material pada struktur kereta harus menjadi perhatian serius. Aspek keselamatan tidak boleh dikompromikan hanya demi memenuhi kebutuhan penambahan armada.
"Keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama. Karena itu, saya mendukung keputusan KAI membatalkan rencana impor KRL bekas apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya risiko terhadap kelayakan dan keberlanjutan operasional kereta," ujar Syafiuddin.
Meski demikian, Syafiuddin mengingatkan agar pembatalan impor tersebut segera diikuti dengan langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan armada KRL. Sebab, kepadatan penumpang di wilayah Jabodetabek semakin meningkat dan membutuhkan penanganan serius.
Ia mendorong PT KAI memperkuat kerja sama dengan industri perkeretaapian nasional, khususnya PT Industri Kereta Api (INKA). Menurutnya, INKA harus diberikan ruang dan kepercayaan lebih besar untuk memproduksi rangkaian kereta guna memenuhi kebutuhan transportasi publik dalam negeri.
"Jangan sampai pembatalan impor justru membuat pengadaan kereta menjadi terhambat. Kita punya industri dalam negeri, yaitu PT INKA, yang harus dioptimalkan. Pemerintah dan KAI perlu mendorong INKA agar mampu mempercepat produksi kereta sesuai kebutuhan nasional," tegasnya.
Syafiuddin menilai, penguatan PT INKA bukan hanya menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan armada KRL, tetapi juga bagian dari upaya membangun kemandirian industri transportasi nasional. Dengan demikian, pengadaan kereta tidak terus-menerus bergantung pada produk luar negeri.
Ia juga mengingatkan PT KAI agar bekerja lebih keras dan bergerak cepat dalam melakukan pengadaan armada baru. Berdasarkan data PT KAI, kebutuhan tambahan armada untuk operasional KRL Jabodetabek saat ini mencapai 23 rangkaian, terdiri atas tujuh rangkaian dengan 12 kereta dan 16 rangkaian dengan delapan kereta.
Syafiuddin berharap PT KAI bersama Kementerian Perhubungan dan PT INKA dapat menyusun langkah percepatan pengadaan kereta yang terukur, mulai dari kapasitas produksi, pembiayaan, hingga jadwal kedatangan armada baru.
Penulis: Imam
Editor: Khafidlul Ulum
