DPR Ali Ahmad Ingatkan Pemerintah: Pemotongan TKD Jangan Jadi Beban Baru bagi Daerah
JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Ali Ahmad, mengingatkan pemerintah pusat agar kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) tidak justru menjadi beban baru bagi pemerintah daerah. Kebijakan efisiensi anggaran harus mempertimbangkan kondisi fiskal, kebutuhan pembangunan, serta kemampuan masing-masing daerah.
Ali Ahmad menegaskan, kebijakan TKD tidak boleh semata-mata berorientasi pada penghematan belanja negara. Pemerintah perlu memperhitungkan kesenjangan kapasitas fiskal dan tingkat ketergantungan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat.
“TKD harus dikaji secara matang dan tidak boleh justru menambah beban pemerintah daerah. Pemerintah pusat perlu mempertimbangkan secara proporsional kondisi riil, kebutuhan pembangunan, serta kemampuan fiskal masing-masing daerah sebelum menetapkan kebijakan pemotongan TKD,” tegas Ali Ahmad.
Menurutnya, TKD merupakan instrumen penting untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain menopang pembiayaan pembangunan, dana transfer juga berperan dalam memastikan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tetap berjalan.
Ia mengingatkan, pemotongan TKD tidak boleh dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik setiap daerah. Daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbatas dan tingkat ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat membutuhkan perhatian khusus.
“Jangan sampai kebijakan efisiensi di tingkat pusat justru membebani daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas. Kami di DPR RI akan terus mengawasi agar kebijakan tersebut tidak menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, maupun mengganggu kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ali Ahmad menilai, kebijakan fiskal nasional harus berpijak pada prinsip keadilan distributif dan pemerataan pembangunan. Keberhasilan pembangunan nasional tidak cukup diukur dari kemampuan pemerintah pusat mengendalikan belanja negara, tetapi juga dari kemampuan daerah menjalankan kewenangannya dengan dukungan ruang fiskal yang memadai.
Menurutnya, pengurangan transfer yang tidak disertai perhitungan matang berpotensi mengganggu program prioritas daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Prinsip keadilan fiskal, pemerataan pembangunan, dan hubungan keuangan pusat-daerah yang berimbang harus menjadi pijakan utama. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan TKD benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan memperkuat otonomi daerah,” tandasnya.
Sebagai anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk memastikan kebijakan anggaran tetap sejalan dengan semangat desentralisasi dan kepentingan publik.
Ia menegaskan, efisiensi anggaran memang penting, tetapi harus dilaksanakan secara terukur, tepat sasaran, dan tidak mengorbankan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak. Daerah bukan sekadar pelaksana kebijakan pemerintah pusat, melainkan bagian integral dari kekuatan pembangunan nasional.
Penulis: Syamsul & Saihu
Editor: Khafidlul Ulum
