Lelang Empat Blok Migas di Indonesia Timur, Syafruddin PKB: Investor Harus Sejahterakan Masyarakat Daerah
JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafruddin, mengingatkan pemerintah agar lelang empat wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia Timur tidak hanya berorientasi pada peningkatan investasi. Pemerintah harus memastikan pengelolaan blok migas tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah penghasil.
Empat wilayah kerja yang ditawarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meliputi WK Namori, WK Cerera, WK Areca-Bruni, dan WK South Tanimbar. Keempat blok tersebut memiliki potensi cadangan migas yang besar dan dinilai strategis bagi penguatan ketahanan energi nasional.
Syafruddin menyambut positif langkah pemerintah membuka peluang investasi di wilayah tersebut. Namun, ia mengingatkan agar besarnya potensi migas Indonesia Timur tidak justru berbanding terbalik dengan kesejahteraan masyarakat setempat.
"Potensi migas yang ditawarkan di Indonesia Timur sangat besar, terutama blok gas Namori dan South Tanimbar. Kita mendukung upaya pemerintah menarik investasi global melalui skema yang fleksibel. Namun, kedaulatan energi dan kepentingan masyarakat daerah penghasil harus tetap menjadi prioritas. Jangan sampai daerah kaya migas justru mengalami keterbatasan akses energi," ujar Syafruddin dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).
Ia menekankan pentingnya penerapan kewajiban pemenuhan kebutuhan pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO). Menurutnya, hasil produksi migas harus turut mendukung kebutuhan energi dan pengembangan industri di dalam negeri, khususnya di wilayah sekitar lokasi produksi.
Selain itu, Syafruddin meminta pemerintah memastikan keterlibatan tenaga kerja lokal dan pelaku usaha daerah dalam kegiatan eksplorasi maupun produksi migas.
"Eksplorasi migas di laut dalam Indonesia Timur memang membutuhkan teknologi tinggi dan investasi besar. Namun, transfer teknologi kepada putra-putri daerah serta pelibatan pengusaha lokal harus menjadi bagian penting dari komitmen investor. Masyarakat setempat jangan hanya menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri," tegas Ketua DPW PKB Kalimantan Timur tersebut.
Lebih lanjut, Syafruddin meminta Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melakukan seleksi secara ketat terhadap calon investor. Penilaian tidak boleh hanya didasarkan pada penawaran investasi, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan finansial, pengalaman operasional, dan keseriusan dalam merealisasikan komitmen kerja.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak memberikan kesempatan kepada investor yang hanya berorientasi menguasai aset tanpa kesungguhan melakukan eksplorasi dan pengembangan blok migas.
"Kita tidak ingin blok-blok migas potensial ini jatuh ke tangan investor yang hanya mengejar kepentingan bisnis jangka pendek tanpa realisasi kegiatan di lapangan. Pemerintah harus memastikan setiap pemenang lelang memiliki kemampuan dan komitmen kerja yang jelas," katanya.
Syafruddin menegaskan Komisi XII DPR RI akan mengawal proses lelang agar berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
"Pengelolaan sumber daya migas harus sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yakni kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu, investasi harus berjalan beriringan dengan kedaulatan energi dan kesejahteraan masyarakat daerah penghasil," pungkasnya.
Penulis : Agus Setiawan
Editor : Rach Alida
