Bagaimana Jika Jawabannya Adalah Sosialisme Islam?
Oleh : Habib Syarief Muhammad (Anggota DPR RI Fraksi PKB)
Mari kita ajukan sebuah pertanyaan jujur yang jarang berani kita utarakan di ruang-ruang kekuasaan, Ke mana sebenarnya arah laju peradaban bernegara kita hari ini?
Setiap hari, melalui pidato kenegaraan dan layar kaca, kita disuguhi narasi megah tentang kemajuan. Di atas kertas, grafik pertumbuhan ekonomi makro terus merangkak naik. Gedung-gedung pencakar langit berlomba merobek awan ibu kota, cadangan nikel dan hilirisasi tambang dibanggakan sebagai kemenangan nasional, dan teknologi perlahan mengambil alih sendi-sendi industri. Kita seolah sedang berlari kencang menuju gerbang Indonesia Emas.
Namun, jika kita mau menepi sejenak dari ilusi angka-angka itu dan menatap realitas di akar rumput, kita akan berhadapan dengan rentetan fakta ironis yang luar biasa pelik. Kita hidup di tengah sistem bernegara yang perlahan, tapi pasti, mulai memakan kemanusiaan rakyatnya sendiri.
Mari kita lihat fenomena pertama yang sangat banal hari ini, komersialisasi ruang hidup atas nama investasi. Berapa banyak kita menyaksikan konflik agraria di mana rakyat kecil, masyarakat adat, atau petani tradisional diusir paksa dari tanah kelahiran mereka demi memuluskan Program Pemerintah atau pembukaan lahan tambang korporasi raksasa? Negara sering kali hadir bukan sebagai pelindung rakyat, melainkan sebagai satpam bagi oligarki pemodal. Ruang hidup, sumber air, dan udara bersih dirampas demi mengejar Return on Investment (RoI).
Luka sosial ini semakin menganga ketika kita melihat bagaimana ruang-ruang asasi seperti pendidikan dan kesehatan turut direduksi menjadi sekadar komoditas. Belum lama ini, nurani kita ditampar oleh fenomena melambungnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai perguruan tinggi negeri. Mahasiswa yang lahir dari rahim rakyat miskin dipaksa memupus mimpinya, atau yang lebih tragis, institusi pendidikan justru menawarkan fasilitas Pinjaman Online (Pinjol) sebagai solusi pembayaran. Di sektor kesehatan, jutaan rakyat miskin masih harus mengantre berjam-jam, terjebak dalam kerumitan administrasi BPJS, dan tak jarang nyawa melayang sebelum mendapatkan penanganan, sementara rumah sakit-rumah sakit mewah bertaraf internasional tumbuh subur bagi mereka yang mampu membayar mahal.
Penindasan ini bahkan menyusup dengan sangat halus ke jantung era digital, melahirkan apa yang bisa kita sebut sebagai perbudakan gaya baru melalui jerat Gig Economy. Jutaan anak muda kita menggantungkan hidup sebagai pengemudi ojek daring atau kurir logistik. Oleh sistem kapitalisme platform, mereka dibungkus dengan diksi yang sangat manipulatif, yakni sebagai Mitra. Kenyataannya? Diksi mitra itu hanyalah trik hukum agar perusahaan terlepas dari kewajiban memberikan gaji pokok, batas jam kerja yang manusiawi, jaminan kecelakaan, dan asuransi kesehatan. Mereka memeras keringat 14 jam sehari di jalanan demi memberi makan algoritma aplikasi, namun tetap berada di bawah garis kemiskinan struktural.
Jika rentetan derita sosial ini adalah puncak dari rasionalitas ekonomi bernegara, maka ada yang salah secara fundamental dengan fondasi republik ini.
Di sinilah kita harus berhenti sejenak dan mulai menguji sebuah tawaran baru. Di tengah kebangkrutan moral sistem hiper-kapitalisme yang nyaris tanpa rem ini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusung sebuah haluan politik, Sosialisme Islam.
Publik mungkin akan bertanya, "Mengapa Sosialisme Islam?
Mari kita benturkan realitas pelik di atas dengan paradigma baru ini.
Jika saja kompas kebijakan tata ruang negara kita menggunakan paradigma Sosialisme Islam, perampasan ruang hidup dan penggusuran rakyat demi ambisi tambang oligarki tidak akan pernah diizinkan. Mengapa? Karena Sosialisme Islam menempatkan kemanusiaan jauh di atas angka pertumbuhan. Berpijak pada maqashid syariah (tujuan hukum Islam), menjaga Hifz al-Karomah (martabat kemanusiaan) dan Hifz al-Nafs (jiwa raga) adalah kasta tertinggi dari konstitusi, mengalahkan hukum pasar mana pun.
Jika Sosialisme Islam yang bekerja dalam sistem pendidikan dan kesehatan kita, negara tidak akan pernah membiarkan perguruan tinggi menjadi perusahaan pencetak laba yang melegalkan pinjol bagi mahasiswanya. Pendidikan adalah Hifz al-‘Aql (menjaga ketahanan akal). Sosialisme Islam memandang pendidikan dan kesehatan rakyat bukan sebagai komoditas yang diserahkan pada mekanisme pasar bebas, melainkan tanggung jawab mutlak negara yang harus disubsidi silang dari redistribusi kekayaan para konglomerat (pajak progresif).
Begitu pula dengan eksploitasi kelas pekerja digital. Jika fondasi bernegara kita adalah Sosialisme Islam, manipulasi hukum berkedok "kemitraan" yang menindas jutaan pekerja gig economy itu akan dilarang keras. Karena makna sejati dari kata sosialisme yang dibungkus spirit Islam, yakni Al-Isytirakiyyah menuntut kemitraan yang setara, keadilan distributif yang riil, bukan eksploitasi manusia atas manusia lainnya demi pembagian dividen saham di bursa efek.
Sosialisme Islam mendekonstruksi kesesatan nalar neoliberalisme hari ini. Meminjam pisau analisis Derrida, selama ini kita ditelikung oleh oposisi biner yang salah kaprah, privatisasi dianggap sebagai lambang rasionalitas kemajuan, sedangkan subsidi kesejahteraan sosial rakyat selalu dituduh sebagai beban APBN yang irasional. Sosialisme Islam membalik logika itu. Memberi jaring pengaman sosial adalah investasi peradaban, sementara membiarkan kekayaan menumpuk di tangan 1% oligarki adalah sebuah kecacatan bernegara.
Negara modern hari ini sering kali terjangkit penyakit biopolitik seperti yang dikritik Foucault. Birokrasi pemerintahan cenderung mereduksi manusia sebagai homo economicus, entitas yang nilai hidupnya hanya diukur dari produktivitas ekonominya. Orang miskin, orang tua, kelompok disabilitas sering kali dilihat sekadar sebagai angka statistik kemiskinan (Gini Ratio) yang mengganggu kurva presentasi menteri di akhir tahun.
Sosialisme Islam menolak keras objektifikasi dan dehumanisasi semacam itu. Di titik inilah Emmanuel Levinas tentang The Face of the Other (Wajah Liyan) menemukan relevansi mutlaknya bagi arah perjuangan partai. Levinas mengajarkan bahwa keadilan tertinggi dan tanggung jawab etis itu lahir seketika saat kita menatap wajah orang yang menderita, wajah sang liyan. Dalam terminologi kita, mereka adalah Al-Mustadhafin (kaum yang dilemahkan). Negara tidak boleh merespons tangisan ibu yang tak bisa membayar biaya rumah sakit anaknya hanya dengan hitung-hitungan rasio anggaran. Melihat wajah kaum lemah, negara diwajibkan hadir tanpa syarat.
Lalu, bagaimana membawa doktrin filosofis-etis ini ke dalam ruang publik demokrasi yang majemuk? Di sinilah tugas sejarah seluruh kader PKB di parlemen maupun eksekutif.
Melalui gagasan Post-Sekularisme, Habermas secara tajam menyadarkan kita bahwa nalar hukum sekuler perlahan mulai kehabisan energi moral untuk menjinakkan keliaran kapitalisme. Agama, dengan cadangan etikanya yang tak terbatas, diundang kembali ke ruang publik. PKB tidak mengusung Sosialisme Islam untuk memformalkan syariat Islam secara kaku. Tidak sama sekali. Tugas kami adalah menerjemahkan moralitas ketuhanan itu menjadi bahasa perundang-undangan dan kebijakan publik yang universal, mendorong undang-undang anti-monopoli, merevisi regulasi agraria yang membela hak kelola lahan tani, memaksakan pajak kekayaan bagi super-kaya, dan merancang undang-undang perlindungan penuh bagi pekerja kerah biru.
Jadi, ketika kita dihadapkan pada kebuntuan sistem kapitalis yang terbukti hanya memakmurkan segelintir elite sambil membiarkan jutaan rakyat merangkak dalam kecemasan dan utang, apa tawaran solusi kita untuk Indonesia masa depan?
Bagaimana jika jawabannya, selama ini, justru ada pada Sosialisme Islam?
Ini bukan lagi wacana akademis di atas menara gading. Ini adalah manifesto perlawanan, sekaligus cetak biru kebijakan politik abad ke-21. Ini adalah panggilan sejarah untuk memastikan negara tetap memeluk rakyatnya, bukan menjualnya di atas meja transaksi.
