Polemik Freeport, Syaikhul: PKB Menolak Cara-Cara Nekolim
JAKARTA – Ketua Panja Minerba Komisi VII DPR RI, Syaikhul Islam Ali meminta agar polemik soal perpanjangan izin operasi PT. Freeport Indonesia (PTFI) segera dicarikan solusi. Pasalnya, hal tersebut semakin memanas setelah perusahaan tambang emas dan tembaga di Papua itu menolak perubahan Kontrak Kerja (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
“Saya berharap segera ada jalan keluar terkait dengan polemik izin operasi Freeport,” kata Syaikhul di Komplek Parlemen DPR RI, Senin, 20/2. Dia menambahkan, Pemerintah harus tetap memprioritaskan kepentingan nasional. Tapi disisi lain, Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kelangsungan operasi PTFI
Anggohta Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) itu juga mendesak agar perusahaan yang sudah beroperasi selama 53 tahun itu tidak akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dan tidak membawa kasus itu ke Arbitrase Internasional.
“Saya selaku Fungsionaris DPP PKB dengan tegas menolak cara-cara Nekolim (Neo-kolonialisme dan imperialisme) yang digunakan oleh PTFI tersebut,” tegasnya.
Rencana Arbitrase, lanjutnya, hanya akan melunturkan hubungan antara Pemerintah dengan PTFI dan terkesan tidak ada kesalingpercayaan antara keduanya.
Namun, menurutnya, jika memang Arbitrase Internasional itu tetap akan dilakukan oleh PTFI, PKB akan mendukung penuh Pemerintah Indonesia untuk menunjukkan kedaulatan NKRI.
“PKB berpandangan bawah jika aksi Arbitrase tetap akan dilakukan oleh PTFI, maka Kami berkomitmen untuk mendukung penuh Pemerintah. Kita harus tunjukkan bahwa bangsa dan negara ini punya kedaulatan yang tidak bisa ditawar-tawar, termasuk terhadap PTFI,” tutupnya.[]
