Bebem: FPKB Siap Bahas RUU PNBP

Agu 25, 2015

JAKARTA- Fraksi PKB mendukung revisi Undang-undang nomor 20 tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Hal itu perlu dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum terkait PNBP.

"PKB berpendapat RUU PNBP bisa menjadi payung hukum yang tepat mengenai aturan pelaksanaan pemungutan PNBP. Penegakan hukum menjadi lebih baik, dan menimalisir tindakan melawan hukum," kata Pria yang akrab disapa Bebem di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/8).

Bertu menuturkan RUU PNBP bertujuan untuk memastikan dan menjaga ruang lingkup PNBP sesuai UU Keuangan Negara (non tax coverage). Dan untuk mengoptimalkan pendapatan Negara yang bersumber dari PNBP guna mewujudkan kesinambungan fiskal.

"RUU PNBP telah disusun dengan sungguh-sungguh untuk mengatur tata kelola PNBP yang baik. Dari istilah PNBP, pengaturan dan pengelolaan PNBP serta pemeriksaan dan lain sebagainya," imbuh politisi PKB asal Palembang ini.

Beben menegaskan pihaknya siap mengawal RUU PNBP ini. "Fraksi PKB siap membahas RUU PNBP ke tahap yang lebih lanjut," tegasnya.