Fenomena Calon Tunggal Pilkada Serentak, Lukman Edy Usul Revisi UU Pilkada
JAKARTA- Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak akan digelar pada 9 Desember 2015. Kali ini, pilkada setidaknya akan berlangsung di 269 daerah. Terdiri atas 9 provinsi, 36 kota serta 224 kabupaten.
Namun munculnya calon tunggal di beberapa daerah dalam gelaran pesta demokrasi yang akan digelar kali ini, tak elak menjadi masalah yang tak diduga sebelumnya. Sebab, persoalan calon tunggal tidak pernah dibahas dalam aturan undang-undang.
"Calon tunggal memang tidak ada dalam undang-undang. Kita dulu tidak pernah berpikir calon tunggal dalam pilkada akan terjadi. Makanya UU tidak pernah mengatur hal itu," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk "Pilkada Serentak yang Tak Serentak" yang di gelar Fraksi PKB di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/8).
Persoalan ini, lanjut Lukman, harus segera diselesikan dengan merevisi UU pilkada. Lukman pun mengusulkan agar dimasukan BAB yang mengatur calon tunggal. "Hal ini harus segera diatur dalam UU, sebab jika tidak, penundaan pilkada tidak menjamin tidak terulangnya kembali calon tunggal," papar politisi PKB ini.
Dalam hal ini, Lukman pun mengusulkan tiga hal. Diantaranya yaitu melalui bumbung (kolom) kosong, ditetapkan langsung, dan penundaan pilkada.
"Bumbung kosong atau pilkada dengan kotak kosong pada kasus calon tunggal, itu sangat menarik. Sebab, tetap memberikan ruang partisipasi demokrasi kepada masyarakat. Tapi tentu saja perlu juga dilakukan aturan yang lebih rinci. Jika yang menang itu kotak kosong, kan malah jadi masalah baru?," tegas Lukman.
Seirama dengan Lukman, Komisoner KPU Hadar Gumay, juga berpendapat sama. Dia menuturkan, pilihan kotak kosong pada pilkada calon tunggal menjadi tepat untuk menuju cita-cita demokrasi yang baik.
"Memang secara anggaran harus ada yang diperjuangkan. Tapi itu cara yang tepat untuk mencapai cita-cita demokrasi yang tetap menyediakan ruang bagi masyarakat," jelas Hadar.
