"Kami yakin menang di banyak daerah, karena banyak calon yang diusung PKB berasal dari beragam partai," katanya setelah membuka membuka Akpolbang VII di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu (12/7).

Menurut Cak Imin, panggilan akrab A. Muhaimin Iskandar, PKB tidak ingin terjebak dalam sekat politik. Yang terpenting bagi PKB, kata dia, adalah kemampuan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

"PKB tidak ingin terjebak dalam sekat politik sempit. Bagi PKB, politik adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena sekat politik sempit dan semu bukan zamannya lagi," katanya.

Selain berbicara peluang PKB, Cak Imin juga berbicara mengenai sistem presidensial yang sudah menyimpang jauh. Hal tersebut dapat dilihat dari hajatan besar bangsa Indonesia yang akan digelar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"MPR bakal mempersilakan seluruh kepala lembaga negara berpidato di MPR. Pada dasarnya saya setuju, tetapi yang jadi pertanyaannya adalah kalau semua lembaga negara sejajar dengan presiden pada posisi yang sama dengan lembaga-lembaga lain, itu artinya ya presiden bukan pemegang kendali kekuasan negara," katanya.

Menempatkan Presiden, kata dia, sejajar dengan lembaga negara lain inilah yang mendistorsi kekuasaan sistem presidensiil. Dia tak setuju Presiden ditempatkan setara dengan DPR, MPR, KPK, hingga BPK. "Ini protes saya kepada MPR," kata Muhaimin.

Cak Imin menyebut Indonesia memang mengalami kemajuan demokrasi luar biasa, bahkan disebutnya sudah menjadi negara demokrasi terbesar kedua di dunia. Namun demokrasi yang begitu pesat itu menyebabkan disorganisasi dan konsolidasi demokrasi antarpemegang kekuasaan.

"Maka sekarang kekuasaan terbagi-bagi merata, ini mendistorsi kekuasaan presidensiil. Inilah yang disebutnya masa transisi. Akibat konsolidasi kekuasaan yang tak sesuai kekuasaan presidensiil, maka pembangunan juga bisa terpengaruh," tandas Cak Imin.