Cak Imin Nilai Tata Kelola APBN Gagal
Jakarta- Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam acara Akpolbang VII mengkritik pengelolaan keuangan pemerintah. Menurutnya pemerintah telah gagal mengelola keuangan atau APBN karena perencanaan anggarannya gagal.
"Kita menuntut bukan hanya revolusi mental, tapi juga revolusi tatakelola dan penerapan politik anggaran kita. Buat PKB, APBN yang di atas Rp 1.500 triliun itu akan sangat sulit diakses oleh rakyat sesungguhnya, karena perencanaan telah gagal di dalam menyerap apa yang sesungguhnya terjadi di masyarakat," Ujar Muhaimin saat membuka Akpolbang VII di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu (12/7).
Cak Imin- panggilan akrab Muhaimin- mengatakan selain penyerapan anggaran, kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan juga tidak jelas. Menurutnya, kinerja dua lembaga itu tak maksimal. "Saya tidak tahu adanya keberadaan Bappenas dan Kementeria Keuangan bagaimana nomenklatur dan pola penerapan anggarannya," imbuhnya.
Cak Imin menjelaskan pengelolaan APBN dan APBD ini menjadi bekal agenda bagi calon kepala daerah dukungan PKB. Kembali ke soal kritiknya terhadap pengelolaan APBN, dia mencontohkan soal anggaran penguatan situs gerakan antiterorisme yang kurang, sanitasi lingkungan, hingga ketersediaan air bersih bagi rakyat.
Soal terorisme, PKB mendukung pemblokiran situs bertendensi terorisme. Namun duit pemerintah untuk membiayai situs-situs Nahdhiyin dan pesantren dinilai masih kurang.
"Kenapa sih pemerintah nggak men-supply sedikit saja, dari Rp 1.500 triliun itu untuk membiayai situs antiterorisme? Nggak banyak, puluhan juta lah, ratusan juta lah. Itu saja nggak mampu," tutur Pria berjenggot tipis ini.
Program-program kerakyatan yang nyata, menurut Cak Imin, seringkali tak terbiayai dengan baik. Padahal APBN bernominal besar. Ini karena perencanaan anggarannya lemah.
"Duit ada, tapi nggak bisa nyata pelaksanaannya, air minum susah, air bersih tidak ada. Yang nyata-nyata saja susah dilaksanakan. Kadang-kadang duit itu 'mbulet' saja, karena sekali lagi: lemahnya perencanaan," tutur Muhaimin.
PKB merupakan partai yang setuju terhadap Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) alias dana aspirasi yang gol di DPR beberapa waktu yang lalu. Namun Muhaimin menyatakan yang terpenting adalah agar uang negara bisa terserap untuk rakyat.
"Terlepas kontroversi soal dana aspirasi, PKB tidak masuk dalam kontroversi perlu atau tidak perlu. PKB mendorong dalam perdebatan dana aspirasi itu masuk dalam satu tema. Ketika kita ketemu Pak Jokowi juga kita sampaikan. Nggak penting, Pak, dana aspirasi," ujarnya diplomatis.
